Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memulihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap pertama dan kedua kepada perusahaan yang dianggap telah memenuhi persyaratan. “Sudah kita lakukan proses di Satgas, di mana 213 perusahaan awal kita melakukan pengecekan atas keberatan, itu yang lolos diawal itu
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sekaligus Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut IUP yang dicabut nantinya akan didistribusikan kepada lima kelompok prioritas. Lima kelompok itu yakni Organisasi Kemsyarakatan (Ormas), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Batubara
Jakarta, TAMBANG: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, gugatan pemilik IUP kepada pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), beda konteks dengan kebijakan penataan perizinan yang sedang berlangsung. Menurutnya, gugatan ke PTUN itu apabila ada satu lokasi yang dimiliki lebih dari satu IUP. Kendati begitu,
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil Lahadalia bakal memulihkan 75-80 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang kena dampak pencabutan. Menurut Bahlil, sejauh ini terdapat 700 badan usaha pemilik IUP yang mengajukan keberatan.
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut 2.065 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara atau 98,4 persen dari 2.078 IUP yang diumumkan pada awal tahun 2022. “Dalam rangka penataan perizinan khusunya pencabutan 2.078 IUP yang sudah terjadi sejak bulan
Umum
Jakarta, TAMBANG – Sebanyak empat perusahaan tambang kembali mengajukan gugatan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka dicabut. Berdasarkan laman resmi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, laporan terdaftar pada 1 Agustus 2022. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Putra Sulawesi Minning
Umum
Jakarta, TAMBANG – Mantan Wakil Kementerian Hukum dan Ham (Wamenkumham) Denny Indrayana ditunjuk sebagai kuasa hukum eks Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming yang tersandung kasus gratifikasi izin tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Denny menegaskan pihaknya akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Hal tersebut dia tegaskan setelah kliennya mangkir
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti Surat Keputusan (SK) yang berisi pencabutan 48 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Utara (Kaltara). Jatam menuntut keterbukaan informasi perihal hasil evaluasi dalam SK bernomor 540/270/ESDM-II/III/2018 dan 540/270/ESDM-II/III/2018. SK tersebut dikeluarkan karena secara administratif, teknis,
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencurigai, 1.682 dari 3.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan belum dicabut IUP-nya, berpotensi menjadi sumber keuangan para calon kepala daerah. Kecurigaan tersebut disampaikan Koordinator Nasional JATAM, Merah Johansyah, karena lokasi IUP tersebut tersebar di
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, rekomendasikan 428 Izin Usaha Pertambangan (IUP) non Clean and Clear (CnC), untuk dicabut IUP nya. Rekomendasi itu dikatakan Awang, saat menyampaikan hasil laporan berita acara penataan IUP di Kaltim kepada Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim, seperti diberitakan laman resmi Pemerintah
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Perusahaan tambang mulai pekan depan, sudah harus melakukan perizinan online. Hal ini dilakukan Kementerian ESDM, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini, tidak sinkronnya data pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sekretaris Direktur Jendral (Sesdirjen) Direktorat Mineral dan Batubara (Ditminerba) Kementerian ESDM, Heri Nurzaman, mengatakan, perizinan online dilakukan
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan empat kementerian akan mengeroyok perusahaan tambang yang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Terutama mengejar pajak sebesar Rp4,3 triliun yang belum dibayar beberapa perusahaan tambang. Gerakan KPK dan empat kementerian ini yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian ESDM, Kementerian Hukum
