Tambang Today

Kaltim Rekomendasikan Cabut 428 IUP Non CnC

Ragil Wibowo

23 Feb 2018 — 1 min read

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, saat menerima Ombudsman RI Perwakilan Kaltim (Foto: Humas Pemprov Kaltim)

Jakarta, TAMBANG – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, rekomendasikan 428 Izin Usaha Pertambangan (IUP) non Clean and Clear (CnC), untuk dicabut IUP nya. Rekomendasi itu dikatakan Awang, saat menyampaikan hasil laporan berita acara penataan IUP di Kaltim kepada Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim, seperti diberitakan laman resmi Pemerintah Provinsi Kaltim, kaltimprov.go.id. Bahkan rekomendasi itu, sudah disampaikan kepada pemerintah pusat dan lembaga di tingkat pusat, dengan dibuatkan acara pada 7 Februari lalu, “Alhamdulillah, penataan IUP sudah kami lakukan. Ada 428 IUP non CnC yang telah direkomendasikan untuk dicabut. Jadi, sudah jauh-jauh hari kami sampaikan kepada stakeholder terkait,” kata Awang Faroek, dalam keterangan resmi di kaltimprov.go.id. Awang menjelaskan, IUP non CnC ini telah dibuatkan Surat Keputusan (SK) pencabutan, dan akan segera diterapkan. “Ini sebagai bukti kerja pemerintah, tidak mundur terhadap penataan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan pertambangan batu bara,” tuturnya. Sementara itu, Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengatakan, selain karena alasan tidak patuhnya pengusaha terhadap aturan, yang menyebabkan pemerintah harus mencabut IUP. Ada juga IUP perusahaan dicabut karena kelambanan pelayanan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), meski sudah berstatus Clean and Clear (CnC). “Itu terjadi karena pelayanan yang lamban di tingkat Pemda, atau tidak sinkronnya data dan pelayanan lintas instansi di tingkat pusat,” kata Laode, usai publikasi laporan penelitian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang kompetensi pegawai pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Pemda), Rabu (21/2). Tentu saja, hal tersebut, sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan tambang tersebut. Juga dengan iklim investasi yang terganggu dan kerusakan lingkungan. “Masukkan dalam daftar black list bagi pengusaha yang tidak patuh, juga koreksi administrasi pelayanan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Optimalkan Potensi Reservoir PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Berhasil Tambah Produksi Migas

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) misalnya terus memperkuat upaya optimasi produksi migas melalui pelaksanaan program hydraulic fracturing pada sejumlah sumur di Wilayah Operasi Mutiara dan Pamaguan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program yang dilaksanakan sepanjang periode

ESDM Gorontalo Belum Pastikan Status Tambang Emas di Pani yang Longsor

Jakarta, TAMBANG – Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum dapat memastikan status perizinan lokasi tambang emas di daerah Pani, Kabupaten Pohuwato, yang mengalami longsor pada Rabu (12/8/2026). Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, mengatakan pihaknya masih membutuhkan informasi lokasi yang

Tak Produktif, Presiden Prabowo Targetkan Pangkas BUMN Jadi 300 pada Akhir 2026

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Menurutnya,

Perkuat Peran Strategis dalam Eksplorasi Energi, Elnusa Tingkatkan Kapabilitas Geoscience Berbasis Teknologi

Jakarta,TAMBANG,- Eksplorasi disebut sebagai nadi bagi industri migas. Tanpa eksplorasi tidak akan ditemukan cadangan baru. Sebaliknya dengan eksplorasi ada kemungkinan untuk menemukan cadangan baru yang penting untuk ketahanan energi nasional. Namun harus diakui bahwa kegiatan eksplorasi punya risiko yang cukup tinggi. Padahal investasinya juga besar. Oleh karenanya sebagai bagian