Batubara

UU Minerba Jamin Kontrak PKP2B, Bos Adaro: Negara Butuh Devisa

Muflihun Hidayat

13 Mei 2020 — 1 min read

ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akhirnya bisa tidur nyenyak. Sebab jaminan perpanjangan kontrak berhasil dikantongi setelah Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau RUU Minerba resmi diketuk menjadi UU oleh DPR RI melalui rapat paripurna, Selasa (12/5). Salah satu bos PKP2B generasi pertama, Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Garibaldi Thohir menyatakan, perpanjangan kontrak merupakan ikatan komitmen antara perusahaan dengan Pemerintah yang sudah dimuat dalam klausul PKP2B. Artinya, PKP2B tetap berhak memperoleh perpanjangan kontrak tanpa melalui undang-undang. Meski demikian, pria yang akrab disapa Boy Thohir ini mengakui, pengesahaan RUU Minerba tersebut membuatnya lega. “RUU Minerba ini menjawab kekhawatiran. Tapi memang dari awal posisi kita sudah mengatakan bahwa kita punya perjanjian antara Pemerintah, Adaro dan PKP2B lainnya. Di dalam perjanjian itu kan mengikat, kita punya hak,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (12/5). Menurut Boy, jaminan perpanjangan kontrak diberikan Pemerintah karena negara masih mengandalkan devisa dari batu bara. Sektor sumber daya alam dinilai sebagai sektor unggulan untuk menghasilkan devisa. “Saya yakin Pemerintah akan sangat memperhatikan industri batu bara, karena memang negara butuh devisa. Yang menjadi unggulan ke depan adalah industri sumber daya alam dan ekspor,” paparnya. Selain itu, Boy juga meminta aturan mengenai tata kelola pertambangan agar semakin dipermudah. Tujuannya, supaya industri batu bara dapat terus berkontribusi kepada negara di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi saat ini. Berdasarkan analisa Boy, semua lini industri di Indonesia hampir lumpuh karena pandemi Corona. Tapi, industri di sektor sumber daya alam menjadi lini yang sanggup bertahan. Bahkan untuk komoditas emas misalnya, harganya terus melambung. “Saya lihat dari seluruh bisnis yang ada, semua berat. Khusus sumber daya alam, batu bara, emas, nikel kita diuntungkan dengan kondisi ini. Tolong kita ke depan ini didukung, kita mohon supaya dipermudah. Kalau enggak, dapat devisa dari mana ?” pungkasnya. Untuk diketahui, kontrak PKP2B Adaro akan jatuh tempo pada tahun 2022 mendatang. Sedangkan jaminan perpanjangan kontrak dalam UU Minerba terbaru yang baru saja disahkan hari ini, tertuang dalam pasal 169 A. PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi.

Artikel Terkait

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.