Tambang Today

Telat Bangun Smelter, Pemerintah Siapkan Aturan Denda

Muflihun Hidayat

11 Mei 2018 — 1 min read

ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah sedang menggodok Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25/2018. Salah satu poin pokok dalam beleid itu ialah, pemberian sanksi atas keterlambatan pembangunan smelter, bentuknya berupa denda. “Tentang denda betul,” kata Direktur Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Bambang Susigit kepada tambang.co.id, Jumat (11/5). Sebagaimana diketahui, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No 1/2017 serta Peraturan Menteri ESDM No 5 dan No 6 Tahun 2017, pemerintah memberi izin rekomendasi ekspor konsentrat serta mineral kadar rendah untuk bauksit dan nikel. Pemberian rekomendasi ini diiringi dengan kewajiban membangun smelter. Batas waktunya diatur sampai lima tahun. Progres pembangunan Smelter dipantau dalam waktu tertentu dengan target yang sudah dicanangkan tiap tahunnya. Secara teknis, apabila target pembangunan di tiap tahunnya terpenuhi, maka perusahaan akan diberi izin rekomendasi. Lalu dengan terbitnya Permen ESDM No.25/2018, perusahaan yang tidak memenuhi target tersebut akan dikenai denda. Nilainya mencapai 20 persen dari total akumulasi ekspor yang sudah direalisasikan oleh perusahaan tersebut. Sebagai gambaran, saat ini PT Aneka Tambang (Antam) memperoleh rekomendasi perpanjangan ekspor hingga 2019. Rekomendasi yang dikantongi Antam berupa ekspor bijih nikel kadar rendah (<1,7% Ni) sebesar 2,7 juta wet metric ton (Wmt) dan bijih bauksit tercuci dengan kadar ≥42% Al2O3 sebesar 840 ribu Wmt. Sementara progres pembangunan Smelter Antam, yaitu Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) berjalan dengan on track dengan realisasi konstruksi 38 persen sampai dengan akhir tahun 2017. Direncanakan pabrik Feronikel Haltim (Line 1) memiliki kapasitas produksi sebesar 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi) dimana konstruksi pabrik direncanakan selesai pada akhir tahun 2018. Untuk komoditas bauksit, saat ini Antam fokus pada pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Bekerjasama dengan PT INALUM yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 1 juta ton SGA per tahun.

Artikel Terkait

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.