Tambang Today

Tambang Rakyat Harus Benar-Benar Dikelola Rakyat

Muflihun Hidayat

30 Apr 2020 — 2 min read

Jakarta,TAMBANG – Salah satu isu yang dibahas dalam revisi UU Minerba adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Aryono membenarkan hal tersebut. “Ini juga menjadi perhatian kami, bagaimana memposisikan rakyat semakin kuat. Kami memberikan kriteria-kriteria agar rakyat lebih leluasa melakukan kegiatan pertambangan,”tandasnya dalam Diskusi Publik Revisi UU Minerba, Jakarta, Rabu (29/4). Perubahan dalam revisi itu mencakup soal luas wilayah yang awalnya hanya 25 hektare, kemudian dalam RUU Minerba diberi kemungkinan sampai 100 hektare dan kedalaman 100 meter. Dari sisi iuran, juga ada perubahan, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang diatur. Dalam RUU Minerba, ada tambahan berupa iuran pertambangan rakyat. “Iuran pertambangan rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”kata Ditjen Bambang Gatot Aryono. Ia menjelaskan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) akan ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan Pemerintah Provinsi. “Kita harus membedakan rakyat yang mana, kalau rakyatnya mampu tidak tidak bisa masuk ke WPR. Ia akan berusaha lewat IUP yang sudah ditetapkan. Kalau sudah pakai alat berat yang banyak, modalnya besar, jangan pakai pertambangan rakyat lagi. Rakyat itu ada keterbatasan modal dan teknologi,” tegas Bambang. Dalam penetapan WPR, lanjut Bambang, persiapannya dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari penyiapan lahan, eksplorasi sampai studi Analisis Dampak Lingkungan. “Karenanya kami tambahkan iuran pertambangan rakyat untuk kompensasi kegiatan Pemda dalam mengelola dan membina WPR,” tandasnya. Dari WPR tersebut nanti akan diterbitkan beberapa IPR. Masing-masing IPR tetap diwajibkan untuk menyertakan dokumen lingkungan. Ini juga termasuk pertambangan sungai untuk mencari batu mulia atau emas. Jika penambangannya hanya menggunakan dulang mungkin pengaruhnya kecil. Tetapi kalau sampai gunakan alat berat dan sampai merusak alur sungai tentu tidak boleh. “Pemberi izin harus teliti dan hati-hati,”tandas Bambang. Terkait hal ini, Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menegaskan dua hal. Pertama, Pemerintah perlu memasukan aspek pemberdayaan. “Kalau bisa ada ketentuan memberdayakan rakyat. Bagaimana buat mereka punya keterampilan dan wawasan,”tandasnya. Kedua, kebijakan ini harus benar-benar menyasar rakyat. “Jangan sampai kedoknya adalah rakyat dan dibelakangnya itu pengusaha besar apalagi kalau ada bintang bintang besar,” tandas Hikmahanto yang juga menjadi panelis dalam diskusi online terkait revisi UU Minerba itu. Sementara Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesa (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko mengingatkan kembali filosofi awal dari adanya Izin Pertambangan Rakyat. “Dikembalikan lagi ke filosofi awal dimana IPR sebagai wujud keberpihakan negara pada masyarakat setempat. Labelnya saja IPR,”katanya. Meski demikian Ia tetap mendorong kegiatan penambangannya harus menggunakan kaidah pertambangan yang baik dan benar. “Meski tambang rakyat harus pakai kaidah pertambangan yang baik dan benar termasuk dari sisi safety. Pelaporan yang transparan sehingga menjadi bahan inventori,” ungkap Sukmandaru.

Artikel Terkait

PLN EPI Resmikan Rumah Pembibitan Mangrove Berbasis Electrifying Agriculture Di Cilacap

Jakarta,TAMBANG,-Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kali ini perusahaan meresmikan Rumah Pembibitan Mangrove berbasis Electrifying Agriculture di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Selasa (28/7). Program Tanggung Jawab Sosial dan

Kebutuhan Gas Meningkat, Samator Resmikan Filling Station Berbasis Teknologi di Batam

Jakarta,TAMBANG,-Gas telah menjadi salah satu sumber energi yang makin diminati dalam transisi energi. Ini membuat permintaanya semakin meningkat. Atas pertimbangan itulah, PT Samator Indo Gas Tbk (Samator) meresmikan ekspansi filling station (stasiun pengisian gas industri) berteknologi digital di pabrik PT Samator Gas Industri Batam. Langkah ini menjadi bagian

Di Paruh Pertama 2026, PT Timah,(Persero),Tbk Sukses Bukukan Pendapatan Sebesar Rp 10,42 Triliun

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang timah terbesar Indonesia, PT TIMAH (Persero) Tbk sukses mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun ini. Dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026, Perseroan sukses mencatat pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang signifikan. Kinerja positif ini didukung oleh beberapa hal termasuk kondisi

Jaga Devisa dan Likuiditas Industri, ASPEBINDO Dorong Implementasi DHE SDA yang Seimbang

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira mengatakan kebijakan DHE SDA memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.