Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, saat ini terdapat 1.074 BUMN jika dihitung beserta struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

“Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300 hingga 400 perusahaan. Ia menilai jumlah tersebut terlalu besar dan menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan perusahaan negara.

“Saya mengira BUMN itu ada 300 atau 400. Kadang BUMN ini bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” katanya.

Ia bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengelolaan BUMN pada masa lalu. Menurut Prabowo, langkah tersebut diperlukan untuk menelusuri persoalan yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan negara selama puluhan tahun.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun kebelakang mungkin,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti keberadaan BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ia menilai terdapat perusahaan negara yang justru melaporkan keuntungan yang menurutnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Terlalu banyak BUMN yang tidak terlalu produktif, rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu,” tegasnya.

Menurut Prabowo, pemerintah juga perlu membenahi pola kerja sama antara BUMN dengan perusahaan asing. Ia menilai terdapat praktik yang perlu dihilangkan agar pengelolaan perusahaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

“Kita punya masalah karena banyak perusahaan asing yang kerja sama BUMN kita jadi harus kita hilangkan permainan ini,” katanya.

Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup 290 BUMN. Langkah tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi perusahaan negara yang akan terus dilanjutkan hingga akhir 2026.

“Tapi saya dengan bangga hari ini laporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini, kita telah menutup 290 BUMN,” ujar Prabowo.

Dengan demikian, pemerintah menargetkan hanya mempertahankan BUMN yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang kita pertahankan,” tegasnya.

Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut berpotensi menjadi salah satu langkah korporasi terbesar yang pernah dilakukan.

“Mungkin ini restrukturasi korporasi terbesar di dunia,” pungkasnya.