Mineral
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman RI mengusulkan tambang nikel Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara agar dibuka lagi. Alasannya untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyebut setidaknya ada tiga desa yang terkena dampak dari penutupan tambang Mandiodo ini yaitu Desa Tapuemea, Desa Tapunggaya dan Desa Mandiodo.
Umum
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman RI menyebut bahwa saat ini jumlah inspektur tambang lebih sedikit dibanding dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sedang beroperasi. Hal ini diketahui setelah lembaga pengawas pelayanan publik tersebut melakukan Kajian Sistemik terhadap Tata Kelola IUP. “Jumlah inspektur tambang jauh atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Izin
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Dalam rangka mencegah praktik maladministrasi di bidang usaha pertambangan, Ombudsman RI telah menyelesaikan Kajian Sistemik Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sampel Systemic Review ini diambil dari lima provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Kajian memuat temuan, kesimpulan serta saran perbaikan
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Perlawanan para pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC), yang mengadu ke Ombudsman ada yang berbuah hasil. Kabarnya, ada satu IUP Non CnC yang mendapat rekomendasi untuk kembali berstatus IUP CnC. “Ya, satu sudah dikirim ke (Ditjen) Minerba (Kementerian) ESDM). Untuk dapat CnC,” kata Komisioner
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleh diundang oleh Ombudsman untuk memberikan arahan terkait penanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clear and Clear (Non CnC). Abrar menyebut Ombudsman perlu membagi kasus berdasarkan modus. “Perlu ada klasifikasi kasus, sebab tiap wilayah bisa saja kasusnya berbeda-beda,” kata Abrar kepada tambang.
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus tidak Clean and Clear (Non CnC) diminta untuk melapor ke Ombudsman apabila merasa keberatan. Hal ini berkenaan dengan keputusan Kementerian ESDM yang membekukan IUP Non CnC sejak Desember 2017. Kementerian ESDM pada Desember 2017, telah mengumumkan sebanyak 2.509 IUP Non
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerima rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau pengadilan, jika pengusaha pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (Non CnC) bisa membuktikan kelalaian yang dilakukan pemerintah daerah atau pusat terkait perizinan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menargetkan penyelesaian laporan aduan kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (Non CnC), tiga bulan. Syaratnya bukan kasus terblokir karena tidak patuh. “Sebenernya cepat atau lambat, tergantung kepada perkara itu sendiri. Tapi setidaknya satu kasus selesai 3 bulan,” tegas Laode, kepada tambang.
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia terus membuka pengaduan bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinyatakan tidak Clean and Clear (Non CnC). Hal ini terlihat dalam agenda Coffee Morning yang digelar di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta. Komisioner Ombudsman, Laode Ida menyebutkan, pelaporan IUP Non CnC berada dalam trend meningkat.
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia akan memblokir pelayanan atau memasukkan ke dalam daftar black list terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. “Pebisnis yang tidak patuh, black list saja,” kata Komisioner Ombudsman, La Ode Ida dalam acara Coffee Morning di kantornya, Rabu (21/2). Ombudsman diberi kewenangan untuk menindaklanjuti IUP
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menerima 20 aduan dari pengusaha pertambangan yang izinnya diblokir. Mereka merasa keberatan lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka dinyatakan tidak berstatus Clean and Clear (Non CnC). “Untuk pengaduan bidang pertambangan dari sejumlah provinsi di Indonesia berjumlah hampir 20 laporan,” kata Komisioner Ombudsman RI,
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Laode Ida mengatakan, ada ratusan pengusaha pertambangan yang diblokir akan melaporkan dugaan maladministrasi. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh pemerintah lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka dinyatakan berstatus Non Clean and Clear (CnC). “Sejauh ini kami sudah menerima puluhan laporan dari pengusaha, dan sudah ada
