Tambang Today

Meningkat, Jumlah Pengusaha IUP Non CnC Melapor Ke Ombudsman

Muflihun Hidayat

21 Feb 2018 — 1 min read

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, saat Acara Coffe Morning di Kantor Ombudsman RI, di Jakarta, Rabu (21/2)

Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia terus membuka pengaduan bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinyatakan tidak Clean and Clear (Non CnC). Hal ini terlihat dalam agenda Coffee Morning yang digelar di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta. Komisioner Ombudsman, Laode Ida menyebutkan, pelaporan IUP Non CnC berada dalam trend meningkat. “Meskipun pelaporan IUP Non CnC tidak signifikan, tapi ada trend meningkat,” ucap Laode dalam , Rabu (21/2). Sebelumnya pada pekan lalu (15/2) sebanyak 20 IUP Non CnC menyampaikan berkas pelaporan kepada Ombudsman. Secara keseluruhan, IUP Non CnC berjumlah 2.509. Laode tidak menyebut berapa persen peningkatan trend tersebut. Pasalnya, Ombudsman mengantisipasi adanya perlakuan berbeda bagi IUP Non CnC yang mengadu ke Ombudsman. “Ada tradisi buruk. Pengusaha yang melaporkan tindak maladministrasi ke Ombudsman, sering diintimidasi oleh oknum-oknum pemerintah dan izinnya di kemudian hari dipersulit,” paparnya. Sebagaimana diketahui, Ombudsman diberi kewenangan untuk menindaklanjuti IUP yang berstatus tidak Clean and Clear (Non CnC) setelah Kementerian ESDM melakukan penataan IUP. Hasilnya, ditemukan sebanyak 2.509 IUP yang Non CnC, semuanya dibekukan. Pada perjalanannya, Kementerian ESDM menyadari ternyata tidak sepenuhnya IUP Non CnC bermasalah. Status Non CnC ada yang disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah. Oleh karena itu Kementerian ESDM meminta kepada pemegang IUP Non CnC untuk mengadukan ke Ombudsman. Kini, Ombudsman sedang berjibaku menyusun pola penyelesaian untuk menangani aduan IUP Non CnC. Hasilnya, apabila IUP NoN CnC tersebut memang bermasalah, maka Ombudsman akan mem-black list IUP tersebut, tapi apabila Non CnC memang akibat maladministrasi di tingkat pemerintah daerah, maka Ombudsman akan melakukan koreksi administrasi atau bahkan mengeluarkan rekomendasi pencabutan jabatan pihak tersebut. “Kami akan koreksi administrasi pelayanan berdasarkan pemeriksaan maladministrasi,” tutup Laode Ida.

Artikel Terkait

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ketahanan Energi ASEAN

Jakarta, TAMBANG - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Berlangsung hingga 24 September 2026, ajang ini mempertemukan pemerintah, perusahaan utilitas, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi untuk membahas tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan