Tambang Today

Pakar Hukum Pertambangan Tekankan Klasifikasi Kasus IUP Non CnC

Muflihun Hidayat

16 Mar 2018 — 1 min read

Pakar Hukum Pertambangan Unhas, Abrar Saleh, saat diundang Komisioner Ombudsman Laode Ida, memberikan masukkan terakit laporan pengaduan IUP Non CnC, di Jakarta, Kamis (14/3)

Jakarta, TAMBANG – Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleh diundang oleh Ombudsman untuk memberikan arahan terkait penanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clear and Clear (Non CnC). Abrar menyebut Ombudsman perlu membagi kasus berdasarkan modus. “Perlu ada klasifikasi kasus, sebab tiap wilayah bisa saja kasusnya berbeda-beda,” kata Abrar kepada tambang.co.id, di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kamis (15/3). Menurutnya, berdasarkan fakta di lapangan, maladministrasi atas IUP Non CnC terjadi dengan empat macam modus. Pengusaha merasa dirugikan tak lepas dari empat modus ini. Pertama, akibat dualisme kewenangan. Sebelumnya, kewenangan penerbitan IUP berada di tingkat kabupaten dan kota sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda) Nomor 32 tahun 2004. Kemudian setelah adanya revisi UU menjadi Nomor 23 tahun 2014, kewenangan tersebut beralih ke tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota wajib melakukan pelimpahan berkas ke provinsi. Masalahnya, ada tumpang tindih IUP, satunya dikeluarkan oleh bupati dan satunya dikeluarkan oleh gubernur. IUP itu terbit di atas lahan yang sama. Kedua, saat revisi UU tersebut, pemerintah kabupaten dan Kota tidak melimpahkan ke provinsi, atau dari provinsi tidak melanjutkan ke pusat. Ketiga, IUP lama yang akan diperpanjang atau ditingkatkan, mengalami penundaan yang berlarut-larut. Sehingga saat masa penataan CnC berakhir, IUP belum diurus dan dinyatakan Non CnC. Keempat, koordinat IUP tidak dicek ke lapangan. Sehingga memunculkan banyak masalah. Seperti tumpang tindih lahan IUP satu dengan lainnya, atau IUP masuk ke kawasan hutan yang dilindungi, dan sebagainya. “Kalau sudah ada klasifikasi seperti ini, Ombudsman lebih mudah menyelesaikan laporan,” tutup Abrar.

Artikel Terkait

Ini Kesan Tim Australia Terkait Kompetensi ERT Indonesia di IMERC 2026

Jakarta,TAMBANG, Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 telah memasuki hari ketiga pada Sabtu (8/8). Ditengah teriknya kota Balikpapan, 24 Emergency Response Team (ERT) dari Indonesia dan Australia terus menguji kemampuan dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat. Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menjadi tuan

Dukung IMERC 2026, AYAXX Dorong Penguatan Kapabilitas Fire Fighting dan Rescue

Jakarta,TAMBANG,- Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 masih berlangsung. Semua peserta fokus mengikuti berbagai kategori yang dilombakan namun disaat bersamaan suasana keakraban pun terbangun. Di ajang kali ini suasananya semakin meriah karena jumlah tim Emergency Response Team (ERT) yang terlibat lebih banyak dibanding tahun lalu. Ada 24

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden