Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kebijakan Pemerintah untuk kembali membuka kran ekspor untuk nikel dan bauksit memakan korban. Ada 11 smelter dikabarkan menutup pabriknya karena tidak ekonomis untuk berproduksi. Melemahnya harga nikel menjadi alasan utama. Bahkan dari data Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) ada 23 perusahaan yang terkena imbas kebijakan tersebut. Dari
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. Perusahaan tambang bauksit sekaligus pemilik 30% saham di refinery alumina PT Cita Mineral Investindo (CITA) mulai bangkit. Manajemen perusahaan pun optimistis menatap 2017. Setelah dua tahun berturut-turut tidak mencatat pendapatan sebagai dampak kebijakan larangan ekspor bijih bauksit, tahun ini salah satu produsen bauksit terbesar di Indonesia ini mulai membukukan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Salah satu perusahaan pemegang Kontrak Karya PT JResources Bolaang Mongondow (JRBM) hari ini telah menandatangani Amandemen atas Kontrak Karya. Perusahaan tambang emas pemilik konsesi di Kabupaten Bolaang Mondow, Sulawesi Utara merupakan anak usaha dari PT JResources Asia Pasifik,Tbk (PSAB). Direktur Utama PT JResources Bolaang Mongodow Edi Permadi mengatakan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kesepakatan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) menimbulkan beragam pendapat. Tidak terkecuali dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kali ini Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PKS Rofi Munawar yang menyampaikan rasa herannya. Ia mempertanyakan keluarnya Izin Usaha Pertambangan Khusus
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Di awal tahun 2017, BUMN tambang timah PT Timah,Tbk mematok target laba bersih sebesar Rp.862 miliar. Angka ini jika dibanding tahun 2016 mengalami peningkatan 242%. Optmisme manajamen PT Timah memasang target yang tinggi ditopang oleh setidaknya tiga hal yakni peningkatan volume produksi dan penjualan, kenaikan harga dan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Lebih dari 15 juta ton nikel kadar rendah dan bauksit dalam jumlah yang sama bakal diekspor menyusul dibukanya kembali ekspor mineral mentah. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat pembangunan smelter di dalam negeri, yang sangat bergantung pada jaminan pasokan mineral mentah. Kerugiannya jauh lebih besar apabila diekspor mentah daripada
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Para pengusaha nikel khusus para pemegang Izin Usaha Pertambangan nikel telah bersepakat membentuk satu wadah dengan nama Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI). Asosiasi ini diresmikan pada hari ini, Senin 6 Maret 2017 di lantai 1 Gedung C, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, Jakarta. Disaat yang sama juga dilantik
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Perubahan regulasi terkait larangan ekspor mineral mentah yang sudah dijalankan sejak Januari 2014 kembali menggarisbawahi persepsi negatif terhadap konsistensi regulasi dan iklim investasi pertambangan di Indonesia. Frazer Institute pernah memberikan rating terburuk terhadap iklim investasi bidang pertambangan di Indonesia pada 2013. Alasannya kurang lebih sama dengan situasi saat ini,
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Menteri ESDM Ignasius Jonan melantik 25 Pejabat di Lingkungan KESDM dan SKK Migas. Diantara pejabat yang dilantik tersebut ada nama Ir. Bambang Susigit, M.T. Ia yang ditunjuk sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara. Sebelumnya Bambang menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Pengembangan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia (Undang Undang No.4/2009). Menanggapi hal tersebut, Publish What You Pay Indonesia (PWYP) menyampaikan beberapa penyataan sikap. Pertama, sebagai pemilik hak kuasa pertambangan (Mineral Right), Pemerintah Republik
Mineral
Jakarta-TAMBANG- Belum adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PT-FI) setidaknya berimplikasi pada kinerja operasional perusahaan. Dalam siaran pers yang dirilis Freeport McMoRan dijelaskan bahwa keinginan Pemerintah untuk menjalankan regulasi baru khususnya mengkonversi Kontrak Karya ke IUPK tidak dapat diterima. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa PT-FI telah menyarankan Pemerintah
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Polemik yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia tengah menjadi perhatian publik. Ada yang mendorong Pemerintah untuk bersikap tegas sebagai perwujudan kedaulatan negara atas sumber daya alam nasional. Namun ada juga yang dengan melihat dampak negatif yang bakal ditimbulkan berharap agar ada solusi yang menguntungkan kedua belak
