Umum
Jakarta, TAMBANG – Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terletak di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah diterjang banjir pasca hujan lebat dari Selasa sore hingga Selasa malam (25/4). Berdasarkan video yang beredar di sejumlah media sosial, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Dalam video tersebut, bahkan ada satu orang
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Utara (Jatam Kaltara) menuntut kepada pemerintah agar mencabut izin lingkungan milik PT Mandiri Inti Perkasa (MIP). Pasalnya, berdasarkan hasil temuan warga sekitar pada tanggal 26 April 2018, MIP telah melakukan pembuangan limbah di sungai Linuang Desa Manjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. Koordinator
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti Surat Keputusan (SK) yang berisi pencabutan 48 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Utara (Kaltara). Jatam menuntut keterbukaan informasi perihal hasil evaluasi dalam SK bernomor 540/270/ESDM-II/III/2018 dan 540/270/ESDM-II/III/2018. SK tersebut dikeluarkan karena secara administratif, teknis,
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencurigai, 1.682 dari 3.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan belum dicabut IUP-nya, berpotensi menjadi sumber keuangan para calon kepala daerah. Kecurigaan tersebut disampaikan Koordinator Nasional JATAM, Merah Johansyah, karena lokasi IUP tersebut tersebar di
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar berpendapat, penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM patut dinilai tidak kredibel atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya IUP berstatus tidak Clean and Clear (Non CnC) yang melaporkan keberatan kepada Ombudsman.
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Koalisi Break Free from Coal menilai megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Jawa-Bali akan berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut analisis koalisi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus membatalkan proyek senilai Rp350 Triliun itu dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Batubara
Jakarta-TAMBANG. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mendesak pemerintah mencabut izin usaha tambang yang melanggar aturan pertambangan pada lokasi-lokasi pasca tambang. Pasalnya kelalaian itu merenggut nyawa. Aktivis Jatam, Divisi Riset dan Pendidikan, Mareta Sari menerangkan, sepanjang 2011-2014, sedikitnya ada sembilan anak meninggal akibat tenggelam di lubang bekas tambang yang dibiarkan
