Proyek PLTU Batubara Jawa-Bali Dinilai Rugikan Negara

Proyek PLTU Batubara Jawa-Bali Dinilai Rugikan Negara
Koalisi Break Free from Coal saat Konferensi Pers terkait megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa-Bali, di Jakarta, Jumat (19/1)
Jakarta, TAMBANG – Koalisi Break Free from Coal menilai megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Jawa-Bali akan berpotensi merugikan keuangan negara.   Menurut analisis koalisi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus membatalkan proyek senilai Rp350 Triliun itu dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027.   “Ini Kondisi yang tidak bisa ditawar lagi. ESDM dan PLN harus mengeluarkan 9 proyek itu dari RUPTL 2018 yang akan disahkan dalam waktu dekat ini,” kata Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), saat konferensi pers di Jakarta,  Jumat (19/1).   Kesembilan proyek tersebut di antaranya PLTU Batubara  Jawa 9 dan 10, Jawa 6, Cirebon 2, Tanjung Jati B, Celukan Bawang 2, Jawa 5, Indramayu, Jawa 8, serta Tanjung Jati A.   Hal senada disampaikan Juru Kampanye Iklim Dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Malika. Menurutnya, total kapasitas kesembilan PLTU itu mencapai 17 ribu MW, apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan asumsi awal sebesar 7,2 persen, maka akan terjadi kerugian besar akibat  listrik yang tidak terserap.   “Teknologi baterai kita masih lemah. Secara aktual, realisasi penjualan listrik PLN selama 5 tahun terakhir hanya 4,4 persen. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan surplus listrik sebesar 71 persen,” ungkap Hindun.   Pemerintah harus segera bersikap, lanjut Hindun, PLN tidak bisa dibiarkan rugi dan bangkrut. Kerugian PLN akan mengakibatkan Credit Rating negara menurun, alhasil Indonesia akan kesulitan melakukan pinjaman.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin