Tambang Today
JAKARTA, TAMBANG. DALAM rangka meningkatkan koordinasi dan supervisi pengelolaan energi nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said hadir bersama Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan seluruh Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ESDM pada rapat koordinasi dengan pimpinan KPK di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. Rasuna Said, Jakarta
Batubara
Jakarta-TAMBANG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan menertibkan para pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) yang tidak memiliki sertifikat clean and clear (CnC). Batas penataan IUP Non CnC itu paling lambat dilakukan Oktober tahun ini. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sri Raharjo
Batubara
Jakarta-TAMBANG. Seluruh perusahaan tambang IUP mulai Agustus tahun ini akan diwajibkan membayar pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor di muka. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara, Kementerian ESDM, Adi Wibowo mengatakan ketentuan itu sudah pasti dilaksanakan sesuai arahan Kementerian Keuangan. Menurutnya, asal muasal pemberlakuan itu
Batubara
Jakarta-TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sukhyar mengatakan saat ini pemerintah belum bisa bertindak tegas untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Pasalnya, dikatakan Sukhyar, sejauh ini ada dua kendala utama yang menyebabkan Kementerian ESDM belum mampu menyelesaikan masalah perizinan tambang di
Tambang Today
Jakarta-TAMBANG. Kementerian ESDM akan meninjau ulang izin usaha pertambangan (IUP) di tiga daerah yang dinilai bermasalah. Ketiganya yakni Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Saleh Abdulrachman, Juru Bicara Kementerian ESDM mengatakan, berdasarkan laporan dari semua pemerintah provinsi, peninjauan itu akan dilakukan bersama pemerintah provinsi masing-masing. Namun ia tidak menyebutkan
Batubara
Karimun-TAMBANG. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dwi Ria Latifa meminta adanya pencabutan sementara izin pertambangan di Kepri. Langkah ini perlu dilakukan, karena ada 75 perusahaan tambang di Karimun terlapor tidak membayar pajak. "Ada 75 perusahaan tambang di Karimun yang tidak membayar pajak, itu sungguh keterlaluan. Sebagai
Tambang Today
Jakarta-TAMBANG. Kementerian ESDM sudah membentuk tim reformasi tata kelola Migas untuk mempersempit ruang gerak mafia Migas. Tak hanya Migas, Kementerian ESDM juga harus membentuk tim yang solid untuk membenahi sektor pertambangan batu bara dan mineral di Tanah Air. Inspektur tambang bisa jadi ujung tombak upaya itu. Pemerintah mensinyalir para mafia
