ESDM Belum Bisa Tegas Tangani IUP Bermasalah

ESDM Belum Bisa Tegas Tangani IUP Bermasalah

Jakarta-TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sukhyar mengatakan saat ini pemerintah belum bisa bertindak tegas untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Pasalnya, dikatakan Sukhyar, sejauh ini ada dua kendala utama yang menyebabkan Kementerian ESDM belum mampu menyelesaikan masalah perizinan tambang di daerah. Pertama, belum jelasnya batas administrasi antar kabupaten atau kota di dalam suatu wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Kedua, masih sungkannya sejumlah pemerintah daerah untuk mencabut IUP non CnC yang telah dikeluarkan otoritas setempat.

Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Isran Noor menegaskan, pihaknya tidak akan mencabut izin tambang yang dianggap bermasalah oleh pemerintah pusat. Sebab jika dicabut, proses izin dapat menambah beban biaya bagi pengusaha karena harus mengurusnya di Jakarta dan rentan pungutan liar.

Menurutnya, perusahaan yang bermasalah karena tunggakan pajak atau royalti sejatinya tidak bisa diberikan sanksi pencabutan dan harus diselesaikan secara perdata.

"Kalau tumpang tindih dengan komoditas lain, antara lahan pertambangan dan perkebunan misalnya, kami pun bisa selesaikan secara bisnis," ujarnya.

Izin tambang di kabupaten tersebut mencapai 154 perusahaan. Perinciannya sebanyak 20 perusahaan memegang sertifikat clear and clean (CnC) dan 134 IUP non CnC.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berjanji akan memberangus masalah tersebut di awal tahun. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Artikel Terkait

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin