Batubara
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah bakal memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) batu bara kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Namun, hingga saat ini belum diketahui konsesi mana yang akan diterima Ormas Keagamaan yang lahir di Yogyakarta ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyebut sudah ada
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Praktisi Hukum Pertambangan, Eva Djauhari buka suara soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ormas Keagamaan yang diklaim tidak menabrak Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Menurut Eva, pemberian konsesi tambang kepada Ormas Keagamaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan lewat badan usahanya bakal digarap kontraktor. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. “Bila perlu kita carikan orang yang kontraktornya berpengalaman yang tidak punya masalah dan bisa menjalankan ini. Saya yakin
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) yang akan diberikan kepada badan usaha di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bekas Perjanjian Kontrak dan Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC). “Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC, tulis, kenapa kalian malu-malu,” ungkap Bahlil
Komoditi
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menanggapi temuan litium dan boron yang terdapat di beberapa titik di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kata dia, kedua komoditas tersebut baru sebatas potensi sehingga belum bisa diputuskan terkait investasinya. “Jadi tahapannya masih panjang. Kita harus cek eksplorasinya dulu,
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hasyim Daeng Barang membeberkan alasan tersendatnya pembangunan smelter bauksit. Kata dia, sejumlah investor menarik diri imbas pandemi Covid-19. “Kami memang ada kendala sedikit beberapa perusahaan, karena kemarin mereka sempat berhenti pada saat pandemi, investor menarik (diri)
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif membeberkan kabar terkini pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang mencapai 2.078. Menurut Arifin, proses pencabutan IUP di Kementerian ESDM sudah selesai tinggal menunggu keputusan dari Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. “Kalau
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di Papua. Permintaan ini sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI yang akan habis pada 2041. “Nah dengan perpanjangan, kita minta bahwa harus smelter ini ada satu di
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta penegak hukum untuk memproses oknum yang menjual ore nikel ke Tiongkok. Diketahui ekspor bijih nikel ilegal yang mencapai 5,3 juta ton itu berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. “Kalau masih ada
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dengan tegas menentang International Monetary Fund (IMF) yang meminta RI untuk menghentikan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang. “Gak boleh negara kita diatur oleh negara lain, gak boleh juga institusi lain apalagi institusi global menilai kita, ini yang sudah
Korporasi
Jakarta, TAMBANG – CNGR New Energy Materials Co., Ltd, produsen prekursor ternary dari Tiongkok menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Forum Investasi B20, di Nusa Dua Convention Center Bali, Jumat (11/11). Dijelaskan, kesepakatan ini untuk mendukung hilirisasi nikel dan ekosistem kendaraan listrik
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah tengah menggodok aturan pelarangan ekspor timah yang diprediksi akan rampung akhir tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023, komoditas bersimbol Sn itu sudah bisa diolah di dalam negeri melalui hilirisasi di smelter masing-masing demi meningkatkan nilai tambah. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
