Ini Opsi WIUPK Batu Bara yang Bakal Digarap PP Muhammadiyah

baleg
Ilustrasi. Dok: Rian/TAMBANG

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah bakal memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) batu bara kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Namun, hingga saat ini belum diketahui konsesi mana yang akan diterima Ormas Keagamaan yang lahir di Yogyakarta ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyebut sudah ada beberapa daftar konsesi yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. Terkait lokasi, Dadan menjelaskan bahwa hal itu menjadi wewenang Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Sudah ada sih kalau beberapa daftarnya, tapi kan ini di sana di Kementerian Investasi,” ujar Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Senin (26/8).

Dadan memastikan bahwa pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan lewat badan usaha itu, sebagaimana sudah diajukan Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah bakal berjalan karena hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian ESDM sendiri, kata Dadan, dalam hal ini bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Kalau ini kan sudah ada PP-nya, Kementerian ESDM ya melakukan sesuai dengan tusinya,” beber Dadan.

Konsesi tambang yang diperuntukkan Ormas Keagamaan merupakan bekas tambang hasil penciutan dari beberapa perusahaan tambang batu bara. PBNU mendapat lahan tambang bekas penciutan PT Kaltim Prima Coal (KPC) seluas 26 ribu hektare (ha).

Selain KPC, ada lima konsesi tambang batu bara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditawarkan kepada Ormas Keagamaan yakni PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk (Adaro), PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Kideco Jaya Agung (Kideco) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin).  

Dipastikan, PP Muhammadiyah bakal menggarap salah satu eks konsesi tambang batu bara dari lima perusahaan tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 83A Ayat 2 PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa WIUPK untuk Ormas Keagamaan merupakan wilayah eks PKP2B.

“WIUPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B,” demikian bunyi Pasal 83A Ayat 2.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, pengajuan IUP untuk PP Muhammadiyah sudah hampir selesai. Termasuk penentuan lokasi yang bakal digarap.

“Kemudian Muhammadiyah sekarang dalam proses, hampir juga selesai tentang lokasi,” beber Bahlil usai Serah Terima Jabatan dengan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif di Jakarta, Senin (19/8).

Menteri ESDM Bahlil: IUP PBNU Rampung, PP Muhammadiyah Hampir Selesai

Artikel Terkait

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

Jakarta, TAMBANG – PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, terus memperkuat transformasi digital melalui optimalisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung produktivitas pekerja dan efektivitas pelaksanaan program keberlanjutan (sustainability). Langkah ini diwujudkan melalui Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan AI dan Tools Lainnya untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas

By Rian Wahyuddin
Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin