SPHC Salurkan Bantuan untuk Renovasi RTLH dan Jamban Sehat di Wonosobo

SPHC Salurkan Bantuan untuk Renovasi RTLH dan Jamban Sehat di Wonosobo
Istimewa.

Jakarta, TAMBANG – PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp79 juta untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan Jamban Sehat bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo, Selasa (17/11/2026).

Penyerahan bantuan ini merupakan wujud sinergi SPHC dengan program Ngopeni Ngelakoni yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan Pesta Rakyat yang dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

“Pemerintah menggandeng berbagai pihak dan terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah saat ini 9,4 persen, menurun dibanding 2018 di angka 11 persen,” kata Taj Yasin saat serah terima bantuan di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur SPHC Barri Pratama menjelaskan bahwa bantuan senilai Rp79 juta tersebut dialokasikan untuk renovasi 3 unit RTLH dan pembangunan 3 unit jamban sehat.

Ia berharap bantuan tersebut dapat mendukung penerima manfaat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni.

Selain itu, Barri menegaskan bahwa SPHC berkomitmen untuk terus menjalankan program TJSL yang tepat sasaran dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat.

“Melalui bantuan ini, kami berharap masyarakat Desa Bowongso dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan fasilitas sanitasi yang memadai. SPHC berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Barri.

Untuk diketahui, SPHC merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) atau JPEN yang berperan dalam pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Cepu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020.

Artikel Terkait

70% Hasil Tambang Wajib Dinikmati Negara, Apakah Mungkin?

70% Hasil Tambang Wajib Dinikmati Negara, Apakah Mungkin?

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan pertambangan di Indonesia dinikmati negara. Arahan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku industri mineral dan batu bara (minerba), terutama mengenai mekanisme pembagian keuntungan, kepastian investasi, hingga keberlanjutan usaha pertambangan. Lantas, seberapa realistis target tersebut diterapkan? Instruksi itu disampaikan

By Fahmi Adam
Membidik Industri Silikon, Hilirisasi Silika Perlu Lebih dari Sekadar Tambang

Membidik Industri Silikon, Hilirisasi Silika Perlu Lebih dari Sekadar Tambang

JAKARTA, TAMBANG – Silika menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian dalam pembicaraan mengenai masa depan industri Indonesia. Potensinya perlu diikuti pengembangan teknologi pengolahan, kesiapan bahan baku, dan keterhubungan dengan industri pengguna agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Pemikiran itu mengemuka dalam peluncuran buku “Hidup dengan Silika:

By Fahmi Adam