70% Hasil Tambang Wajib Dinikmati Negara, Apakah Mungkin?

70% Hasil Tambang Wajib Dinikmati Negara, Apakah Mungkin?
Tangkapan Layar Youtube Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan pertambangan di Indonesia dinikmati negara. Arahan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku industri mineral dan batu bara (minerba), terutama mengenai mekanisme pembagian keuntungan, kepastian investasi, hingga keberlanjutan usaha pertambangan. Lantas, seberapa realistis target tersebut diterapkan?

Instruksi itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11). Presiden meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kekayaan mineral dan batu bara memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.

Menurut Presiden, keterlibatan investor dalam pengelolaan sumber daya alam tetap diperlukan, terutama untuk menyediakan modal dan teknologi. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan yang dihasilkan harus memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia.

“Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujarnya.

Persoalan Mendasar: 70 Persen dari Apa?

Keinginan pemerintah meningkatkan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan mendapat perhatian dunia usaha. Namun, persoalan utama terletak pada definisi angka 70 persen yang dimaksud. Apakah dihitung berdasarkan pendapatan penjualan, laba perusahaan, penerimaan fiskal, atau kepemilikan saham?

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Keanggotaan, Widiyanto Saputro, menilai perbedaan dasar perhitungan tersebut akan menghasilkan konsekuensi ekonomi yang sangat berbeda. Jika negara mengambil 70 persen dari pendapatan kotor, sebagian besar perusahaan pertambangan berpotensi mengalami kerugian karena biaya produksi dan investasi belum diperhitungkan.

“Angka 70 persen dapat memiliki tiga makna dengan konsekuensi yang sangat berbeda,” kata Widiyanto, dikutip Selasa (17/11).

Menurutnya, pembagian berdasarkan laba bersih dengan memperhitungkan seluruh instrumen penerimaan negara merupakan pendekatan yang lebih realistis dibandingkan mengambil persentase langsung dari omzet perusahaan.

Dalam industri pertambangan, pendapatan penjualan tidak dapat disamakan dengan keuntungan. Perusahaan harus menanggung biaya eksplorasi, pengupasan tanah penutup, pengadaan alat berat, bahan bakar, tenaga kerja, pengangkutan, pengolahan, hingga reklamasi dan pascatambang.

Sebagai gambaran, apabila perusahaan memperoleh pendapatan Rp1 triliun dengan total biaya produksi dan operasional Rp800 miliar, maka sisa pendapatan sebelum kewajiban fiskal dan biaya lainnya hanya Rp200 miliar. Pengambilan 70 persen dari omzet, atau Rp700 miliar, tentu membuat kegiatan usaha tidak ekonomis. Berbeda jika angka tersebut dihitung berdasarkan keuntungan setelah biaya dan pengembalian investasi diperhitungkan.

Penerimaan Negara Dinilai Sudah Lebih Besar dari Keuntungan Perusahaan

Menariknya, sejumlah organisasi pertambangan menilai kontribusi perusahaan kepada negara sebenarnya sudah cukup besar melalui berbagai instrumen perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hendra Sinadia, menjelaskan bahwa manfaat ekonomi yang diterima negara tidak hanya berasal dari royalti, tetapi juga Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai kewajiban fiskal lainnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah perusahaan batu bara, penerimaan negara melalui pajak dan PNBP disebut dapat mencapai sekitar 32 persen dari total pendapatan penjualan, sedangkan keuntungan perusahaan berada di bawah 10 persen.

“Dari beberapa informasi dan data yang kami dapatkan dari sejumlah perusahaan pertambangan khususnya pada komoditas batu bara, sebenarnya penerimaan negara dari Pajak dan PNBP jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan perusahaan pertambangan itu sendiri,” ungkap Sudirman.

Meski demikian, angka tersebut belum dapat dijadikan gambaran menyeluruh industri minerba nasional. Struktur biaya, tingkat keuntungan, hingga besaran royalti setiap komoditas berbeda, sehingga penghitungan bagian negara perlu dilakukan secara terukur dan transparan.

Kepemilikan Saham Bukan Satu-satunya Jalan

Prabowo juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima negara. Namun, peningkatan kepemilikan saham tidak otomatis memberikan keuntungan lebih besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan modal dan risiko usaha.

Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, mengingatkan bahwa apabila negara menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tambang, tanggung jawab terhadap investasi, penguasaan teknologi, dan pengembangan hilirisasi juga akan semakin besar.

Di sisi lain, industri pertambangan telah memiliki ketentuan divestasi saham asing kepada peserta Indonesia. Dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, pemegang IUP dan IUPK operasi produksi dengan kepemilikan asing diwajibkan melakukan divestasi saham paling sedikit 51 persen secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, kepemilikan oleh peserta Indonesia tidak selalu berarti kepemilikan langsung oleh negara, mengingat pihak yang dapat menerima divestasi juga mencakup badan usaha swasta nasional.

Menjaga Investasi dan Keberlanjutan Tambang

Kadin mengingatkan bahwa setiap perubahan pembagian hasil pertambangan harus memperhatikan kepastian hukum dan keekonomian proyek yang sudah berjalan. Kebijakan yang mengubah secara mendasar asumsi pendapatan perusahaan berpotensi memengaruhi keputusan investasi, terutama pada proyek eksplorasi dan hilirisasi yang membutuhkan modal besar serta waktu pengembalian investasi yang panjang.

Widiyanto mengusulkan agar kebijakan dirancang secara prospektif, antara lain untuk izin baru, perpanjangan izin, atau melalui renegosiasi kontrak. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan skema progresif yang memungkinkan bagian negara meningkat ketika harga komoditas naik dan menyesuaikan ketika harga melemah.

Selain itu, peningkatan penerimaan negara perlu dibarengi perbaikan tata kelola pertambangan, penertiban aktivitas ilegal, pengawasan produksi, serta optimalisasi penerimaan yang selama ini berpotensi hilang.

Artikel Terkait

Membidik Industri Silikon, Hilirisasi Silika Perlu Lebih dari Sekadar Tambang

Membidik Industri Silikon, Hilirisasi Silika Perlu Lebih dari Sekadar Tambang

JAKARTA, TAMBANG – Silika menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian dalam pembicaraan mengenai masa depan industri Indonesia. Potensinya perlu diikuti pengembangan teknologi pengolahan, kesiapan bahan baku, dan keterhubungan dengan industri pengguna agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Pemikiran itu mengemuka dalam peluncuran buku “Hidup dengan Silika:

By Fahmi Adam
TPT Ke-35 Di Ternate Resmi Dibuka, PERHAPI  Dorong Tambang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

TPT Ke-35 Di Ternate Resmi Dibuka, PERHAPI Dorong Tambang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ternate,TAMBANG,- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menggelar Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda turut hadir menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi ajang tahunan dari Organisasi para professional pertambangan ini.  Sebelumnya sudah ada rangkaian kegiatan Pra-TPT seperti jalan santai, pertemuan para KTT Tambang se-

By Egenius Soda