Cabut-Pasang Kepmen ESDM, Apa Potensi Tambang di Perairan Sekitar Ujung Kulon?
Jakarta, TAMBANG – Salah satu petunjuk tentang potensi mineral di sekitar Ujung Kulon datang dari pesisir selatan Pandeglang. Di Pantai Rancecet, Kecamatan Cimanggu, dan Pantai Cikeusik, penyelidikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten menemukan endapan pasir besi. Tim penyelidik memperkirakan endapan sejenis juga terdapat di dasar laut yang berhadapan dengan kedua pantai itu. Sejauh mana sebarannya masuk ke Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon masih belum terjawab.
Jejak pasir besi dari Pegunungan Honje
Dokumen potensi investasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang mencatat bahwa pasir besi di Rancecet dan Cikeusik berasal dari material hasil pelapukan dan erosi batuan gunung api tua di Pegunungan Honje. Material itu kemudian terakumulasi di dataran pantai. Ketebalan endapan di pesisir dilaporkan sekitar lima meter, dengan ketebalan maksimum tujuh meter. Untuk Rancecet, penyelidikan tersebut mengidentifikasi sekitar 80 hektare dataran pantai yang dinilai prospektif. Angka luas dan ketebalan itu merujuk pada endapan di darat. Untuk dasar laut di hadapannya, dokumen tersebut baru menyebut perkiraan keberadaan pasir besi.
Lalu, bagaimana dengan emas? Guru Besar Geologi Ekonomi Universitas Gadjah Mada Arifudin Idrus menjelaskan bahwa pesisir selatan Jawa, dari Ujung Kulon hingga Banyuwangi, termasuk jalur mineralisasi emas. Salah satu contoh endapan yang pernah ditambang di Pandeglang berada di Cibaliung, di daratan. Gambaran geologi regional itu menjelaskan mengapa emas ikut dibicarakan, tetapi belum ada hasil uji kadar atau estimasi sumber daya emas yang diumumkan pemerintah untuk WUP perairan sekitar Ujung Kulon.
Dalam keterangan resmi pada 17 November 2026, Kementerian ESDM menyatakan data geologi menunjukkan potensi mineral yang memenuhi kriteria teknis penetapan WUP. Kementerian belum menyebut komoditas yang mendasari penetapan itu. Dengan demikian, pasir besi memiliki jejak penyelidikan di pantai dan diperkirakan berlanjut ke laut, sedangkan besaran endapan, kadar mineral, dan kelayakan penambangan di dalam batas WUP sendiri masih belum diketahui publik.
Dari usulan Banten hingga empat Kepmen
Riwayat WUP ini bermula pada 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sebagian perairan lautnya sebagai wilayah pertambangan. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014 mengecualikan usulan perairan tersebut. Pada 16 November 2015, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mengajukannya kembali melalui Surat Nomor 540/763-Distamben/2015.
Sebagian perairan sekitar Ujung Kulon kemudian masuk WUP melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Lima tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 yang mengatur wilayah pertambangan khusus Provinsi Banten. Keputusan itu mencabut sebagian ketentuan Kepmen 2017 dan mempertahankan status WUP di perairan tersebut.
Pada 12 Februari 2026, Menteri ESDM menerbitkan Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 sekaligus mencabut Kepmen 2022. Menurut Dwi, keputusan terbaru meneruskan penetapan sebelumnya dengan sejumlah perbaikan atas usulan Pemprov Banten. Jadi, meski Kepmennya berganti, status WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon berlanjut sejak 2017.
Kementerian ESDM menyatakan perairan yang dimaksud berada di luar batas Taman Nasional Ujung Kulon. Hingga 17 November 2026, menurut kementerian, belum ada izin tambang yang diterbitkan di perairan itu maupun di dalam taman nasional. Jika kelak ada rencana penambangan di laut, proses perizinannya tetap mensyaratkan kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, dan persetujuan lingkungan.