Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana menyampaikan bahwa selain perencanaan pembangkitan dan rencana pembangunan, transmisi listrik pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030 juga sangat penting.
“Transimi listrik dibutuhkan untuk meningkatkan keandalan, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), penyaluran energi listrik dari daerah yang over supply ke daerah yang defisit, penyaluran listrik ke daerah Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Smelter, dan lain-lain,” kata Rida saat Diseminasi RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (4/10).
Menurut Rida, RUPTL yang sudah diterbitkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021 tersebut, meliputi bidang pembangkitan, distribusi, transmisi, dan atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha. Ia juga menjelaskan, bahwa dengan adanya ketentuan ini pemerintah akan lebih mengutamakan kebermanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
“Pemerintah juga fokus meningkatkan pemanfaatan sumber daya EBT ke pusat beban, mengingat potensi EBT jauh dari pusat beban listrik. Rencana pembangunan jaringan distribusi bagi masyarakat yang belum teraliri listrik dan peningkatan jam nyala menjadi 24 jam pada sistem isolated, juga menjadi perhatian dari Pemerintah dan PLN,” imbuhnya.
Rida kemudian menegaskan bahwa Pemerintah dan PLN sangat berhati-hati dalam menyusun RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 tersebut. Baik dari sisi kebutuhan demand listrik maupun dari sisi perencanaan pembangkitan, transmisi dan distribusi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa PLN akan berupaya melakukan peningkatan demand dengan program pemasaran yang agresif seperti kompor induksi, kendaraan listrik (EV) dan upaya lainnya.
Hal tersebut, kata Zulkifli tentunya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya demand baru di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan yang sebagainya.
“Pada sisi infrastruktur PLN akan meminimalkan penambahan kapasitas infrastruktur baru dan melaksanakan relokasi pembangkit PLTG/GU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset serta melaksanakan negosiasi penyesuaian jadwal, baik itu kepada IPP pembangkit maupun penyedia bahan bakar,” kata Zulkifli.
