Resmi, Pemerintah Umumkan Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi-Non Subsidi
Pemerintah menggumumkan secara resmi bahwa tidak ada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, pada 1 April 2026.
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa tidak ada rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, pada 1 April 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat daring lintas kementerian sebagai tindak lanjut arahan Presiden di tengah dinamika global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga BBM subsidi tetap mengacu pada harga yang berlaku saat ini tanpa perubahan.
“Berdasarkan arahan Presiden dan hasil rapat, untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian, baik naik maupun turun. Masih menggunakan harga yang berlaku sekarang,” ujar Bahlil Konferensi Pers Daring terkait Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini, Selasa (31/3).
Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah bersama Pertamina dan pengelola SPBU swasta masih melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.
“Untuk BBM yang non-subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU-SPBU swasta lain yang memberlakukan pembahasan sampai waktu selesai,” imbuhnya.
Bahlil menyebutkan, keputusan terkait BBM non-subsidi akan ditentukan setelah pemerintah kembali melakukan evaluasi secara komprehensif di Jakarta. Namun demikian, hingga saat ini belum ada rencana penyesuaian harga.
“Menyambut dengan penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi, akan kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada. Nah, waktu kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tepat, masih tetap sama,” jelasnya.
“Kalaupun nanti ada penyesuaian, kami upayakan tidak signifikan. Tapi sampai hari ini belum ada perubahan, masih tetap sama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengimbau masyarakat agar hanya mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima informasi guna menjaga stabilitas di tengah situasi global yang dinamis.
“Kami minta masyarakat lebih cerdas dalam mengelola informasi. Tujuannya agar kondisi tetap stabil,” kata Bahlil.
Rapat daring lintas kementerian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan, Poerbaya, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
