PGN dan Tiga BUMN Biayai Listrik 2.000 Warga Tidak Mampu
Jakarta, TAMBANG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan tiga BUMN teken kerja sama pelaksanaan penyambungan listrik untuk 2.000 masyarakat tidak mampu, di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor
Program ini dijalin antara PGN dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), PT Pos Indonesia (Persero) dan Perum Percetakan Negara RI (Peruri). Menandatangani kerja sama ini, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin, Direktur SDM dan Umum PGN Desima Equalita Siahaan, Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia Ihwan Sutardiyantai, dan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Djakfarudin Junus di Kementerian BUMN, pada Selasa (7/8).
“Sebagai BUMN, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya penyambungan listrik untuk masyarakat tidak mampu dengan waktu yang tidak terlalu lama. Biaya penyambungan didanai dari Dana Program BUMN Hadir untuk Negeri oleh PGN,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama melalui keterangan resmi, Rabu (8/8).
Rachmat mengatakan, program sambungan listrik gratis atau elektrifikasi merupakan bagian dari program “BUMN Hadir untuk Negeri” tahun 2018. Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang salah satunya adalah listrik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
Di tahun-tahun sebelumnya, BUMN telah melakukan program elektrifikasi sebanyak 9.114 sambungan di 34 provinsi. “Sejalan dengan slogan BUMN Hadir untuk Negeri, Kementerian BUMN menugaskan BUMN untuk berkontribusi melistriki wilayah masing-masing berdasarkan penetapan dari Kementerian BUMN,” ujar Rachmat.
Merujuk Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-810/MBU/S/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018, PGN mendapat penugasan untuk melistriki wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. “Dengan target sejumlah 2.000 satuan sambungan dengan tarif RT 1 dan daya tersambung 450 VA,” ujar Rachmat.
Dalam kerjasama ini, selain pembiayaan dari PGN, masing-masing BUMN sudah mendapat porsi tanggung jawabnya masing-masing. PLN selaku pihak pertama dalam hal ini, bertugas untuk menyampaikan daftar kepala keluarga yang diusulkan mendapatkan bantuan. Serta melakukan penyambungan serta menyalurkan tenaga listrik dengan tarif RT1 untuk daya 450 VA.
PT Pos Indonesia selaku pihak ketiga dalam hal ini bertugas menyediakan layanan escrow account/rekening penampung untuk menerima dana program “BUMN Hadir untuk Negeri” untuk kemudian digunakan sebagai pembayaran biaya pemasangan instalasi dan biaya SLO.
Sementara itu, Perum Percetakan Negara bertugas untuk memproduksi dan melakukan pengiriman paket akrylic dan sertifikat untuk masyarakat tidak mampu sesuai spesifikasi dan jumlah berdasarkan perjanjian.
