Peringati Bulan K3, Ditjen Minerba Tegaskan Pentingnya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan

Bulan K3 Minerba

Jakarta, TAMBANG – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2025 secara daring. Pada peringatan kali ini, Ditjen Minerba menegaskan kembali pentingnya menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).

Direktur Teknik dan Lingkungan (Dirtekling) Ditjen Minerba, Hendra Gunawan, menyatakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) secara konsisten dan menyeluruh menjadi suatu keniscayaan. Menurutnya SMKP tidak hanya alat untuk memastikan keselamatan kerja, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional.

“Maka ada jaminan dari negara bagi seluruh pekerja tambang agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dimana definisi layak dapat diartikan sebagai jaminan untuk pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja tambang dalam melakukan pekerjaannya,’’ ujar Hendra Gunawan, saat membuka Bulan K3 Nasional Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dilansir Selasa (14/1).

Hendra menuturkan bahwa pembangunan budaya keselamatan tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga transformasi perilaku dan pengelolaan sumber daya manusia yang unggul. Industri pertambangan adalah salah satu sektor strategis bagi pembangunan nasional, tetapi juga sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta operasional.

Vale Angkat Retno Marsudi Jadi Komisaris Independen Gantikan Raden Sukhyar

“Menjadi penting bagi seluruh badan usaha subsektor minerba agar benar-benar melaksanakan pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja tambang. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan kemandirian pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 316 Tahun 2024,” jelasnya.

Data Direktorat Teknik dan Lingkungan menyebutkan bahwa terjadi tren penurunan kekerapan kecelakaan tambang atau FR dan keparahan atau SR yaitu sebesar 0,05 dan 106,62 pada 2024 . Kendati demikian Ditjen Minerba tidak menoleransi sedikitpun kecelakaan yang terjadi pada kegiatan operasional pertambangan.

Di hadapan para Kepala Teknik Tambang seluruh Indonesia, Hendra mengajak seluruh komponen untuk memperkuat kapasitas SDM di seluruh tingkatan organisasi melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendidikan dan teknologi.

“Kedua adalah mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam penerapan SMKP, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,’’ imbuh Hendra Gunawan.

Hendra menegaskan Ditjen Minerba sebagai regulator memerlukan dukungan pihak manajemen terhadap program-program pengelolaan Keselamatan Pertambangan merupakan hal yang wajib, sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundangan. 

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin