Tambang Today

PERHAPI Pastikan SDM Indonesia Mampu Kelola Tambang Freeport

Egenius Soda

04 Okt 2018 — 1 min read

Ketua Umum PERHAPI, Tino Ardhyanto (Depan, Ketiga dari Kiri) bersama Para Pengurus PERHAPI dan Jurnalis, usai konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/10)

Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) sebagai organisasi profesi mengapresiasi capaian Pemerintah dalam proses akuisisi saham milik Freeport McMoRan. Inc dan Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. PERHAPI menyadari untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk Sales Purchase Agreement (SPA) yang telah ditandatangani pada 27 September 2018, banyak pihak harus melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah. “Ini merupakan prestasi dari seluruh pihak yang perlu ditindaklanjuti dengan kerja keras melibatkan seluruh pihak. Tujuannya tidak lain agar pengelolaan sumber kekayaan mineral negara yang lebih baik di wilayah kerja PT Freeport Indonesia,” kata Ketua Umum PERHAPI Tino Ardhyanto, Kamis (4/10). Tino berharap kegiatan pengelolaan pasca akuisisi memberikan manfaat yang lebih baik, agar upaya yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia. Sebagaimana diketahui, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) telah diberi kepercayaan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola kepemilikan saham Pemerintah. “Holding BUMN ini perlu segera mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam masa transisi pasca akuisisi dan selanjutnya melaksanakan kegiatan secara menyeluruh,” tandas Tino. Sebagai organisasi Profesi, PERHAPI melihat anugerah sumber daya manusia Indonesia perlu ditingkatkan pengelolaannya di seluruh lini. PERHAPI juga memastikan bahwa tenaga kerja pertambangan Indonesia sudah mampu untuk mengelola kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk tambang Grasberg di Papua. “Saat ini hampir seluruh lini kegiatan di PT Freeport Indonesia dikerjakan oleh orang Indonesia. Tidak perlu ada keraguan akan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk melaksanakan kegiatan operasional pertambangan sekelas Grasberg,” tutur Tino. Sebagai organisasi professional dengan anggota yang memiliki keragaman pengalaman dalam berbagai kegiatan pertambangan, PERHAPI siap mendukung pemerintah dan PT Inalum dalam pengelolaan tambang Grasberg. “Kami sebagai organisasi profesi pertambangan perlu mengambil peran strategis dalam menjembatani keberpihakan antara pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terhadap industri pertambangan di Indonesia sehingga dapat bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tandas Tino.

Artikel Terkait

Sukses Dalam Pengeboran di Sumur Semberah-206, Elnusa Perkuat Rekam Jejak Operational Excellence di Bisnis Hulu

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan jasa energi terintegrasi, PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), kembali menunjukkan kapabilitas operational excellence pada layanan hulu migas. Kali ini perusahaan yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina sukses melaksanakan pengeboran Sumur Semberah-206 (SEM-20-US) milik PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) Zona 9 di Kutai Kartanegara,

Sektor Migas Indonesia dan Ujian Kejujuran Transisi Energi: Membaca IFRS S2 dan PSPK 2 lewat Lensa Just Transition

Dua ladang gas raksasa ditemukan di Kalimantan Timur dan lepas pantai Sumatera Utara awal 2024, publik menyambutnya sebagai kabar baik bagi ketahanan energi. Namun di balik euforia itu tersembunyi sebuah kejanggalan yang jarang didiskusikan

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI kini memiliki jajaran Komisaris dan Direksi lengkap untuk mendukung pelaksanaan mandatnya dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof. Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris. Jajaran tersebut memiliki

DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mengumumkan kesiapan operasional dalam menjalankan mandat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari USD14 miliar. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)