Perhapi Kaltim Dan Alumni Tambang Unmul Godok Arah Ketahanan Energi IKN

Perhapi Kaltim Dan Alumni Tambang Unmul Godok Arah Ketahanan Energi IKN

Samarinda, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Pertambangan Perwakilan Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Teknik Universitas Mulawarman (Unmul). Keduanya menggelar seminar nasional untuk menggodok arah kebijakan ketahanan energi Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah telah menetapkan Kaltim sebagai ibu kota baru. Pembangunan IKN diarahkan menuju model kota hijau atau green city.

Untuk itu, kebijakan energi yang dicanangkan menopang IKN harus ramah lingkungan. Menurutnya, generasi muda dan ilmuwan di Kaltim mesti memetakan berbagai potensi energi baru terbarukan, yang dapat dimanfaatkan.

“Kaltim akan menjadi ibu kota baru Indonesia yang diusung dengan semangat hijau, berbasis energi bersih. Di sini kata kuncinya, ilmuwan Unmul dan generasi muda harus memikirkan arahnya ke mana, apakah mau pakai energi matahari atau air misalnya,” ungkap Ridwan saat membuka seminar tersebut, di Samarinda, Rabu (23/3).

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unmul, Masjaya menjelaskan, Kaltim memiliki beragam potensi energi terbarukan. Mulai dari matahari, angin, air, dan pengolahan bahan bakar dari limbah perkebunan, kehutanan, serta peternakan.

“Kami terus mendorong pengembangan potensi ini lewat berbagai karya dan aktivitas di Unmul. Saat ini Unmul termasuk universitas terbaik dalam riset energi baru terbarukan di Indonesia,” ujar Masjaya.

Lebih lanjut, Ketua Perhapi Kaltim, Ahmad Helmy menyebutkan, ketahanan energi merupakan aspek penting dalam komponen produksi barang dan jasa di suatu daerah, yang ujungnya menyangkut perputaran roda ekonomi.

Saat ini, upaya pembangunan ketahanan energi yang dilakukan di Kaltim ialah hilirisasi batu bara. Selain itu, banyak juga area pascatambang yang dapat dimanfaatkan untuk instalasi panel surya.

“Harus kita cari energi terbarukan seperti surya. Ini alternatif karena Kaltim banyak lahan bekas tambang untuk energi tenaga surya,” jelasnya.

Menurut Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli, tantangan pengembangan energi surya soal harga yang masih sulit bersaing dengan energi yang lain. Salah satu faktor penyebabnya terkait pembebasan lahan.

Dengan adanya pemanfaatan lahan pascatambang sebagai padang panel surya, diharapkan dapat memangkas biaya investasi, sehingga harga listriknya bisa lebih terjangkau.

“Kita harus dorong agar biaya dari tenaga surya bisa lebih murah, sehingga bersaing dengan energi lainnya. Lahan bekas tambang bisa digunakan,” tuturnya.

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin