Batubara

Pembangkit Nuklir Masih Ditakuti, Batu Bara Jadi Solusi

Fahmi Adam

16 Jun 2015 — 2 min read

Jakarta-TAMBANG. Wacana dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) kembali menyeruak ke publik saat Indonesia dihadapkan pada kebutuhan energi listrik yang akan meningkat tajam dalam lima tahun ke depan. Namun usaha pembangunan itu masih masih menjadi kontroversi bila mempertimbangkan resiko yang akan terjadi bila PLTN jadi dibangun. Jarot S Wisnubrato, Kepala Batan mengatakan, masyarakat seharusnya tidak perlu mengkuatirkan rencana pembangunan PLTN sebab saat ini ada Batan yang bertugas melindungi masyarakat. “Posisi kami itu memproteksi masyarakat, jangan diasumsikan Batan terlalu ngotot dengan PLTN,” kata Jarot di Jakarta, Selasa (16/6).

Jarot Batan — Kepala BATAN, Jarot S Wisnubroto

Jarot menuturkan, Batan didirikan oleh pemerintah karena adanya percobaan bom atom di Indonesia pada 1958. Beberapa hal yang dipersoalkan, kata Jarot, PLTN dianggap sebagai pembangkit listrik yang mahal, memiliki risiko tinggi dan wilayah Indonesia tidak layak dibangun PLTN karena berada di daerah ring of fire atau rawan gempa. “Nuklir kan pilihan terakhir tetapi kan di peraturan pemerintah itu ada penjelasan bahwa ada parameter keselamatan yang jadi acuan, namun kepentingan energi begitu meningkat pesat maka energi nuklir bisa menjadi pilihan,” tuturnya. Sementara itu Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim berpendapat lain. Menurutnya untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat saat ini pemerintah seharusnya lebih banyak berfokus pada penggunaan batu bara dan gas dibandingkan mengambil resiko membangun PLTN. Selain itu penggunaan kedua batu bara dan gas justru lebih murah dibandingkan dengan penggunaan PLTN. “Membangun PLTU batu bara itu biayanya sepertiga dibandingkan kalau membangun PLTN. Apalagi kita punya batu bara yang hitungan kita di DEN itu bisa sampai 2100. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sampai 2050 saja kita tidak perlu bangun PLTN,” tegasnya. Senada dengan Herman, mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, menjelaskan bahwa pengembangan energi terbarukan oleh negara–negara dunia justru saat ini lebih banyak berfokus pada pengembangan energi terbarukan yang berasal dari gas, energi matahari serta energi panas bumi. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan energi melalui pengembangan energi nuklir tidak banyak kemajuan, apalagi sangat terkait dengan situasi keamanan serta politik suatu negara. “Dalam laporan The World energi Outlook memang pengembangan energi nuklir paling rendah. Hal ini karena yang terjadi di Chernobyl serta Jepang. Sekarang juga yang jadi isu global adalah iran. Karena memang untuk mengubah nuklir dari energi pembangkit listrik menjadi senjata itu sangat mudah,” kata Purnomo. Dia meminta pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana pembangunan PLTN sesuai dengan peraturan Pemerintah 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Dalam aturan itu, pengembangan tenaga nuklir merupakan alternatif terakhir, sehingga pemerintah harus mengedepankan energi terbarukan lainnya. “Kita kan tinggal di negara tropis yang energi mataharinya banyak. Kemudian kita negara kepulauan juga bisa mengedepankan tenaga angin serta biodiesel. Jadi boleh pro dan kontra tetapi saat menyangkut kebijakan harus melihat betul hal itu,” ujarnya.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Komitmen Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup. Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik. Kepercayaan

Dukung IMERC 2026, MSA Indonesia Perkuat Kolaborasi Keselamatan di Industri Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,- Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di industri pertambangan terus mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 yang mempertemukan 24 Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan pertambangan dan industri di Indonesia serta Australia. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar