Pembangkit Listrik 7 Ribu MW Masuk Tahap Kontruksi

Pembangkit Listrik 7 Ribu MW Masuk Tahap Kontruksi

Jakarta-TAMBANG. Proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 7.000 megawatt (MW) saat ini sudah memasuki tahap konstruksi.

Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman menuturkan beberapa pembangkit listrik yang masuk tahap konstruksi tersebut di luar dari program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membangun 35 ribu MW hingga lima tahun ke depan.

"Yang 35 ribu MW itu kan baru start. Nah kan total direncanakan selama 5 tahun 42 ribu MW. 7.000 MW sudah konstruksi, 35 ribu MW sudah disiapkan. Nah ini yang sedang disiapkan," ujarnya di Kantor Direktorat Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (12/2).

Namun, Jarman belum bisa memastikan kapan pembangkit listrik berkapasitas 7.000 MW itu bisa beroperasi. Hal ini tergantung pada seberapa cepat masing-masing proyek bisa selesai.

"Kan rate time dari pembangkit kan ada yang 3 tahun, 4 tahun," tandasnya.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin