Tambang Today

Pemanfaatan Gas untuk Domestik Semakin Besar di Pemerintahan Jokowi

Ragil Wibowo

20 Mei 2019 — 2 min read

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah terus mendorong prioritas pemanfaatan gas dalam negeri untuk mendrong pertumbuhan ekonomi nasional. Per April 2019 tercatat, porsi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri mencapai 64 persen. Sementara ekspor turun menjadi 36 peren. Pemanfaatan domestik tersebut secara rinci untuk industri sekitar 25 persen, pupuk 12,2 persen, kelistrikan 11 persen. Kemudian LNG domestik sebesar 10,6 persen, lifting minyak 3,2 persen, LPG domestik 1,7 persen, bahan bakar gas 0,14 persen dan pipa gas kota 0,07 persen. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi mengatakan, pertama kali porsi gas domestik lebih besar dari ekspor terjadi pada tahun 2013, yakni sebesar 53 persen. Hingga saat ini menurutnya, porsi gas domestik tersebut terus meningkat dan bisa signifikan mencapai 64 persen. Bila kita tengok ke belakang, data 10 tahun yang lalu atau tahun 2009 porsi pemanfaatan gas domestik hanya 47 persen, bahkan tahun 2003 hanya sebesar 25 persen. “Memaksimalkan sumber energi domestik untuk pemanfaatan dalam negeri, merupakan bagian dari meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional,” ungkap Agung Pribadi, dalam keterangan resminya, Senin (20/5). Tak hanya gas untuk prioritas domestik, imbuh Agung, begitu pula dengan minyak mentah hasil produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sebelumnya untuk ekspor, kini telah diserap maksimal oleh domestik alias Pertamina. Pertamina menyebut, hingga pertengahan Mei 2019), sebesar 135 ribu barel per hari (bpd) minyak mentah para KKKS telah diserap Pertamina. Bulan Juli 2019 nanti, ditargetkan seluruh 225 ribu bpd minyak mentah KKKS dapat diambil sepenuhnya oleh Pertamina. Sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, bahwa kemandirian energi dan ketahanan energi dicapai dengan mewujudkan sumber daya energi yang tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional. “Kalau mau mengurangi defisit neraca perdagangan migas, bisa saja gas dibiarkan diekspor terus. Tapi bukan itu kebijakan energi nasional kita. Gas itu bukan hanya sekedar komoditas ekspor, tetapi harus sebagai modal pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Agung. Sebagaimana diketahui untuk pengurangan defisit neraca migas telah dilakukan kebijakan pencampuran biodesel sebesar 20 persen dalam solar atau dikenal dengan kebijakan B20. Kebijakan yang mulai diintensifkan sejak September 2018 tersebut kini telah menghemat devisa signifikan sekaligus mengurangi impor Solar.

Artikel Terkait

Inalum Resmi Luncurkan Sertifikat Green Aluminium

Denpasar,TAMBANG,- Produsen aluminium plat merah, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM memperkuat langkahnya di pasar aluminium global melalui peluncuran Sertifikasi Low Carbon Aluminium (Green Aluminium). Ini dilakukan bersamaan dengan ajang Fastmarkets International Aluminium Conference 2026 yang berlangsung pada 15–17 September 2026. Untuk diketahui, Fastmarkets International Aluminium Conference

CTAsia 2026 Resmi Digelar, Dinamika Perdagangan dan Tata Kelola Batubara Jadi Perhatian Utama

Denpasar,TAMBANG,- CTAsia 2026 telah resmi digelar . Ini merupakan ajang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, buyer, trader, analis pasar, dan berbagai pemangku kepentingan. Di sini semua stakeholder membahas perkembangan pasar batu bara Asia di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola perdagangan. Salah satu yang mendapat perhatian utama di event tahunan ini

ESDM Terbitkan Aturan Baru Penggunaan Usaha Jasa Pertambangan, Pemegang Konsesi Wajib Kantongi Persetujuan Menteri

Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Ketentuan ini mengatur penggunaan perusahaan jasa pertambangan dalam satu grup usaha, termasuk persyaratan persetujuan dari pemerintah. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan

Marak Lagi, Tambang Emas Ilegal di Sangihe Rugikan Negara Ratusan Miliar

Jakarta, TAMBANG – Aktivitas pertambangan emas ilegal di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, dikabarkan kembali beroperasi dan meluas. Operasi culas tersebut diduga melibatkan operator dari China daratan dengan menggunakan lebih dari 50 ekskavator tersebut berlangsung di tengah belum beroperasinya PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang masih menunggu persetujuan final dari Kementerian Energi