Nova Farida
[email protected]
Jakarta-TAMBANG. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan pemerintah tengah membenahi sejumlah regulasi dan perizinan untuk memudahkan investasi dibidang infrastruktur transportasi baru. Salah satunya untuk kelanjutan proyek pembangunan Perabuhan Cilamaya dan Bandara Karawang, Jawa Barat.
Jonan menjelaskan, dirinya telah bertemu duta besar Jepang membahas mengenai proyek tersebut. “Cilamaya jadi dibangun. Dubes Jepang ketemu saya. Secara prinsip saya setuju,” kata Jonan kepada pengusaha di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (14/11).
Ia melanjutkan, Presiden Jokowi telah memberi instruksi untuk membangun tol laut, konektivitas dan armada laut yang berkesinambungan. Katanya, selain regulator, para pelaku industri juga mendukung pembangunan tersebut agar bisa meningkatkan efisiensi.
Dengan adanya persetujuan kelanjutan proyek pelabuhan cilamaya ini, diakui Jonan, dirinya akan mendapat kecaman dari PT Pelindo II (Persero). Pasalnya, PT Pelindo II saat ini sedang mengerjakan perluasan pelabuhan New Tanjung Priok yang berada di Kali Baru. Meski yakin akan diprotes, ia tetap merestui pembangunan Pelabuhan Cilamaya. “Tapi Pelindo II teriak-teriak,” jelasnya.
Ia menilai, pembangunan Pelabuhan Cilamaya sebetulnya menyimpan banyak potensi ekonomi. Namun, apakah prosesnya perlu dibangun dengan dana APBN atau swasta menjadi pertanyaan karena Presiden Jokowi ke depan juga ingin membangun lagi 25 pelabuhan.
“Kalau saya, kalau mau pakai APBN, proyek-proyek ini harus dibangun di daerah yang belum berkembang,” kata Jonan.
Selain Pelabuhan Cilamaya, Jonan menegaskan, rencana pembangunan Bandara Karawang juga akan segera direalisasikan. Dengan penuh pertimbangan, bandara baru ini tetap dibangun karena kapasitas Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten diproyeksikan bakal mencapai titik penuh.
Menurut Jonan, Bandara Karawang ini akan menjadi solusi untuk mencegah penumpukan penumpang ke depan. Bandara Karawang juga tidak bertabrakan dengan rencana pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, sebab Bandara Kertajati diperuntukan sebagai bandara pendukung dari Husein Sastranegara. “Kalau Bandara Karawang jadi. Jangan tanya kapan. Nanti tunggu tanah turun,” jelasnya.
Suryo Bambang Sulisto, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik pembangunan pelabuhan Cilamaya tersebut. “Segala pembangunan infrastruktur itu kami sambut baik. Karena bisa menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi,” ujar Suryo. Ia menekankan pentingnya efisiensi sebagai peningkatan daya saing mengingat tahun depan adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pembangunan pelabuhan Cilamaya selama ini terhambat soal pipa gas milik Pertamina yang melewati lokasi pembangunan pelabuhan tersebut. “Ada tinjuan kesana. Pipa Pertamina itu tidak seserius yang dikabarkan,” ujar Imam.
Berbeda pendapat, Sri Adiningsih, Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Yogyakarta, mengatakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih memerlukan kajian mendalam. Apalagi, pembangunan tersebut akan mengganggu produksi minyak dan gas di Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina.
“Makanya, harus ada studi analisis, kalau ada banyak minyak dan gas, berapa cadangannya, bagaimana keuntungan dan kerugiannya,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.
Sri mewanti-wanti agar pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mengutamakan kepentingan Indonesia, terlebih sektor migas merupakan salah satu sektor vital. “Kepentingan Indonesia yang harus diutamakan,” ujarnya.
Makanya, pertimbangan dan kajiannya harus benar-benar komprehensif agar tidak merugikan Indonesia. Dengan demikian, tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga ketahanan energi.
“Makanya itu harus dievaluasi semuanya. Semua harus ada angka dan datanya, berapa lama cadangan migasnya, berapa kerugian-keuntungan, dan sebagainya. Itu tidak bisa langsung mudah ditentukan menguntungkan atau tidak dan langsung bangun pelabuhan. Evaluasi lagi, apapun yang
dilakukan harus utamakan kepentingan Indonesia,” tegasnya.
