Batubara
JAKARTA, TAMBANG- Pasca ditetapkannya larangan ekspor batu bara oleh pemerintah akhir Desember lalu, sejumlah perusahaan tambang turut buka suara. Pernyataan-pernyataan mereka disampaikan melalui kanal Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia. Di antara perusahaan-perusahaan itu ada yang tidak terdampak dan ada juga yang merasa terdampak, seperti dialami oleh PT
Tambang Today
JAKARTA, TAMBANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mencabut 2.078 izin tambang yang dinilai tidak produktif. Bahkan, perseroan yang sudah diberikan izin tersebut sama sekali belum menyampaikan rencana kerja. “Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan
Kelistrikan
Jakarta, TAMBANG – Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Rudy Hendra Prastowo dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir akibat krisis batu bara yang dialami PLN. Posisi tersebut kini diduduki oleh Hartanto Wibowo. “Saya baru saja menandatangani surat pergantian Direktur Energi Primer di PLN dengan saudara Hartanto Wibowo,” ungkap Erick di Jakarta,
Batubara
JAKARTA, TAMBANG- Mengawali tahun baru, Harga Batu Bara Acuan (HBA) kembali melesu. Per Januari 2022, batuan legam itu mengalami koreksi ke angka USD158,50 per ton. Angka tersebut turun USD1,29 per ton dari bulan Desember 2021 lalu, yaitu USD159,79 per ton. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan
Batubara
Jakarta, TAMBANG – PT PLN (Persero) memastikan tidak ada pemadaman listrik akibat kritis pasokan batu bara. PLN menjamin stabilitas pasokan batu bara memenuhi standar minimal 20 hari operasi untuk seluruh pembangkit PLN maupun IPP. Hal tersebut berkat dukungan kebijakan strategis Pemerintah yang melarang ekspor batu bara dan ancaman pencabutan izin usaha
Batubara
JAKARTA, TAMBANG- Larangan ekspor batu bara yang diterapkan pemerintah mulai tanggal 1-31 Januari menuai tanggapan dari para produsen, termasuk dari PT Bukit Asam (PTBA). Perseroan plat merah ini mengklaim bahwa larangan tersebut tidak berdampak, baik pada kinerja keuangan maupun operasional. “Terhadap larangan ekspor batu bara sebagaimana tertuang dalam surat
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menggulirkan kebijakan larangan ekspor batu bara, namun ternyata sebanyak 25 tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih bisa melakukan ekspor. Hal tersebut dikonfirmasi melalui postingan akun resmi Instagram Pemprov Kaltim, @pemprov_kaltim, dikutip Rabu (5/1). Sebanyak 25 perusahaan batu bara itu boleh menjual batu
Kelistrikan
JAKARTA, TAMBANG– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung upaya PT PLN (Persero) dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, dengan mengoperasikan dua unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), Jakarta. Peresmian pengoperasian SPKLU dilakukan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari, Direktur
Lingkungan
Jakarta, TAMBANG – Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi salah satu perhatian serius PT Timah Tbk dengan melakukan reklamasi lahan bekas tambang baik di darat maupun laut. Melaksanakan reklamasi secara konsisten sesuai dengan rencana reklamasi, tahun 2021 PT Timah Tbk realisisasikan total pelaksanaan reklamasi mencapai 100 persen yang tersebar di wilayah reklamasi
Batubara
JAKARTA, TAMBANG- Seiring dengan pelarangan ekspor oleh pemerintah akhir tahun lalu, PT PLN Persero malah dapat tambahan pasokan batu bara sebesar 3,2 juta ton untuk satu bulan kedepan. Awalnya, suntikan bahan bakar pembangkit listrik itu direncanakan 5,1 juta ton. Tambahan komitmen ini didapat dari para pemilik Izin Usaha
Tambang Today
JAKARTA, TAMBANG- Pemerintah tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi permasalahan suplai batubara dan Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan bahwa untuk mendukung hal tersebut salah satunya dengan memodernisasi sistem logistik dan infrastruktur. Karena
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan soal kebijakan larangan ekspor batu bara. Jika ada perusahaan batu bara yang abai terhadap kewajiban pemenuhan pasokan domestik (domestic market obligation/DMO), maka pemerintah akan memberikan sanksi pencabutan izin usaha. “Perusahaan yang tidak memenuhi bisa dikenai sanksi, bila perlu tidak cuma
