Geo Dipa Dukung Wujudkan Kemandirian dan Ketahanan Energi Di Pulau Panas Bumi Flores
JAKARTA, TAMBANG – PT Geo Dipa Energi (Persero), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, mendukung untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi melalui panas bumi yang terkandung di Flores, Nusa Tenggara Timur.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Riki Firmandha Ibrahim menjelaskan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Komite Bersama, sudah sangat tepat meluncurkan program Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP), Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan GREM (Geothermal Resource Risk Mitigation Facility) untuk Energi Terbarukan Geothermal atau Panas Bumi.
PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI) sebagai pengelola dana PISP dan Geo Dipa sebagai pelaksana teknis pengeboran, menurut dia harus berhasil dalam pelaksanaan program tersebut demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi di Pulau Flores.
“Tidak ada kata tidak berhasil melaksanakannya. Hanya dengan program GEUDP/PISP dan GREM, Indonesia dapat mewujudkan Indonesia Geothermal Center of Excellence karena Pemerintah masih memiliki Fiscal Tool lainnya yang dapat mendorong pengembangan di tahapan Eksploitasi dan Pembangunan PLTP di Indonesia,” kata Riki dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (10/3).
Lebih lanjut, Riki mengungkapkan bahwa pemanfaatan sumber energi panas bumi banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber energi panas bumi tidak dapat di ekspor, dan merupakan sumber energi lokal yang harus langsung dimanfaatkan.
“Melalui pemanfaatan sumber energi panas bumi sebagai energi listrik, akan menggerakan roda perekonomian masyarakat seperti pembangunan infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana, hingga menciptakan ruang perekonomian baru seperti pembukaan lapangan pekerjaan dan pengembangan pariwisata,” paparnya.
Riki kemudian menyinggung Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, yang beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa pemanfaatan panas bumi di Wae Sano yang juga berada di Pulau Flores, memiliki potensi panas bumi mencapai 121 MW dengan cadangan sekitar 40 MW, sudah menjalani proses secara bertahap dan berjenjang.
“Berbagai kajian juga sudah dilakukan, bahkan masyarakat telah terlibat dalam studi banding. Pengembangan pariwisata yang sedang dikerjakan oleh Pemkab Manggarai Barat juga dapat dilaksanakan secara berdampingan dengan pemanfaatan panas bumi di Wae Sano,” jelasnya.
“Oleh karena itu, pemanfaatan panas bumi di Wae Sano harus kita upayakan bersama keberhasilannya, agar Pemerintah tidak turunkan prioritasnya. Tidak ada kata bahwa Program Pemerintah sulit diwujudkan apabila kita memang serius, fokus dan yakin kalau Energi Terbarukan Panas Bumi itu adalah Energi Terbarukan terbaik untuk Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik juga dilakukan untuk menjaga ruang hidup. Hal ini dikarenakan panas bumi adalah salah satu sumber energi terbarukan yang sangat ramah lingkungan dengan hampir tidak ada emisi yang dihasilkan.
“Saya meyakini semua perjalanan yang telah dilakukanakan memberikan pengalaman bagi kita bersama, karena untuk mensukseskan pemanfaatan energi panas bumi di Wae Sano demi kemandirian dan ketahanan energi diperlukan kerja sama dari semua pihak. Saat ini, yang diperlukan dalam percepatan pekerjaan di Wae Sano adalah dengan membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak ada masalah dengan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan seluruh program multilateral bank,” ungkap Riki.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pulau Flores menyimpan sumber daya sebesar hampir 1.000 Megawatt (MW) dan cadangan paling sedikit sebesar 402,5 MW diekuivalenkan dengan listrik. Angka inilah yang kemudian menjadikan Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2268K/30/MEM/2017.
Sementara itu, Wae Sano memiliki potensi panas bumi mencapai 121 MW dengan cadangan sekitar 40 MW. Wae Sano yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, merupakan salah satu pilot project dari pengeboran yang dilakukan oleh pemerintah (government drilling) melalui mekanisme Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang dananya dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) dan co-finance melalui Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP) yang pendanaanya diberikan oleh World Bank secara hibah.
