Tambang Today

Omnibus Law Hapus Kewenangan Daerah, Asosiasi Dinas ESDM Keberatan

Muflihun Hidayat

25 Feb 2020 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah Pusat berencana mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah lewat aturan Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja. Beleid yang sedang dicanangkan untuk menggenjot investasi ini, turut menghapus kewenangan Dinas ESDM di daerah soal perizinan dan pengawasan tambang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM Provinsi Banten yang mewakili Asosiasi Dinas Pengelola ESDM se-Indonesia, Deri Dariawan menyampaikan keberatannya. Nada penolakan muncul lantaran Pemerintah Pusat dinilai belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengawasi seluruh kegiatan tambang secara nasional. “Kalau ini ditarik ke pusat, apakah sumber daya manusianya sudah siap ? (Bagaimana) soal kelembagaan, sarana prasarana ?” Ujarnya saat menghadiri diskusi di Jakarta, Senin (24/2). Deri mengulas tentang pengalaman saat terjadi peralihan kewenangan dari Pemerintah Kota atau Kabupaten ke Pemerintah Provinsi pada tahun 2014 silam, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Menurutnya, peralihan tersebut berdampak pada fungsi pengawasan di level akar rumput yang dinilai semakin melemah. Dampak ini dikhawatirkan bakal semakin melebar apabila Pemerintah Pusat mencaplok seluruh kewenangan dinas di daerah. “Ketika pelaksanaan UU 23/2014 ada satu masalah pokok, di mana kelemahannya aspek pengawasan dan pengendalian. Terlihat dari adanya indikasi kebocoran penerimaan negara, kerusakan lingkungan, banyaknya konflik sosial, dan penambangan tanpa izin,” tegas Deri. Untuk diketahui, peralihan kewenangan itu tertulis dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang diterima tambang.co.id. Pada pasal 35 disebutkan, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pengertian Perizinan Berusaha ini mencakup berbagai jenis izin pertambangan yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba). Mulai dari jenis izin IUP hingga IUPK untuk berbagai macam komoditas, baik yang statusnya tahap ekplorasi atau eksploitasi. “Ketika tidak dicantumkan di UU, Organisasi Perangkat Daerah di daerah akan hilang. Ketika tidak ada lagi urusannya kewajibannya hilang,” pungkasnya.

Artikel Terkait

PLN EPI Resmikan Rumah Pembibitan Mangrove Berbasis Electrifying Agriculture Di Cilacap

Jakarta,TAMBANG,-Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kali ini perusahaan meresmikan Rumah Pembibitan Mangrove berbasis Electrifying Agriculture di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Selasa (28/7). Program Tanggung Jawab Sosial dan

Kebutuhan Gas Meningkat, Samator Resmikan Filling Station Berbasis Teknologi di Batam

Jakarta,TAMBANG,-Gas telah menjadi salah satu sumber energi yang makin diminati dalam transisi energi. Ini membuat permintaanya semakin meningkat. Atas pertimbangan itulah, PT Samator Indo Gas Tbk (Samator) meresmikan ekspansi filling station (stasiun pengisian gas industri) berteknologi digital di pabrik PT Samator Gas Industri Batam. Langkah ini menjadi bagian

Di Paruh Pertama 2026, PT Timah,(Persero),Tbk Sukses Bukukan Pendapatan Sebesar Rp 10,42 Triliun

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang timah terbesar Indonesia, PT TIMAH (Persero) Tbk sukses mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun ini. Dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026, Perseroan sukses mencatat pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang signifikan. Kinerja positif ini didukung oleh beberapa hal termasuk kondisi

Jaga Devisa dan Likuiditas Industri, ASPEBINDO Dorong Implementasi DHE SDA yang Seimbang

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira mengatakan kebijakan DHE SDA memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.