Vicharius DJ
[email protected]
Jakarta-TAMBANG. Sistem pengawasan pertambangan Minerba yang digagas Kementerian ESDM atau disebut Minerba One Map Indonesia (MOMI) memudahkan pemerintah dan penegak hukum untuk mengawasi kegiatan pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki akses penuh terhadap sistem ini.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, R. Sukhyar mengatakan MOMI merupakan sistem terpadu yang melibatkan berbagai instasi seperti KPK, pemerintah daerah, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai Dirjen Perhubungan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri serta para pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.
“Kami berikan akses penuh kepada KPK untuk melihat data mengenai perusahaan tambang, kewajiban pajak, jumlah produksi, data pen jualan, jaminan reklamasi dan pascatambang, serta rekomendasi eksportir terdaftar dan surat persetujuan ekspor,” kata Sukhyar di Jakarta akhirnya pekan lalu.
MOMI, kata Sukhyar, mampu menunjukkan kondisi wilayah pertambangan secara aktual. Tidak hanya wilayah tambang, tapi juga memperlihatkan blok minyak dan gas bumi, pembangkit listrik serta infrastruktur listrik yang sudah terbangun dan yang akan dibangun.
Dari aplikasi ini lanjut kewajiban pelaku pertambangan bisa dipantau secara langsung. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi tunggakan pajak di waktu mendatang. “Maka dari itu kami minta pelaku usaha segera menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.
