Komisi XII Apresiasi VALE Jalankan Hilirisasi Nikel Secara Transparan dan Akuntabel
Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR Komisi XII, Eddy Soeparno memuji keterbukaan dan akuntabilitas PT Vale Indonesia (VALE) yang tengah melaksanakan hilirisasi komoditas nikel.
Jakarta, TAMBANG – Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR Komisi XII, Eddy Soeparno memuji keterbukaan dan akuntabilitas PT Vale Indonesia (VALE) yang tengah melaksanakan hilirisasi komoditas nikel.
“Kalau dari keterbukaan VALE terbuka dan gamblang dalam memaparkan industri yang mereka jalankan termasuk hilirisasi, smelter, dan program yang dicanangkan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya,” ungkap Eddy dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/2).
Sebelumnya, PT Vale Indonesia Tbk (IDX: INCO) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menyampaikan pembaruan terkait perkembangan proyek, agenda hilirisasi nikel, serta kepatuhan operasional dalam kerangka tata kelola industri pertambangan nasional.
Dalam forum tersebut, PT Vale menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, termasuk MIND ID selaku holding, atas peran pembinaan dan pengawasan yang dijalankan terhadap industri pertambangan nasional.
Lebih lanjut, Eddy menjelaskan Komisi XII tengah fokus menelaah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 PT Vale Indonesia yang membutuhkan percepatan untuk menunjang industri yang dijalankan.
Saat ini yang diberikan dari RKAB baru 30 persen untuk kebutuhan produksi untuk hilirisasi.
“Vale menyadari bahwa pemberian tersebut untuk menstabilkan harga komoditas nikel, tetapi tentu karena produksi nikel yang bertujuan untuk hilirisasinya membutuhkan asupan nikel, akhirnya memperlambat produksi nikel pada Vale,” ungkap dia.
Oleh karena itu, kata Eddy, PT Vale meminta dukungan dari Komisi XII agar RKAB itu bisa diberikan lebih tinggi lagi volumenya, agar produksi bisa dilakukan tanpa hambatan.
“Kami mendukung agar perusahaan yang sudah melaksanakan hilirisasi nikel mendapat pelonggaran pemberian RKAB agar tidak terhambat dalam produksinya. Itu penting, kalau pun ada masalah harga nikel yang ingin distabilkan oleh pemerintah mungkin tidak bisa dipukul rata untuk menahan RKAB secara umum,” jelas Eddy.
Menurut dia, bagi perusahaan yang telah berkomitmen melaksanakan hilirisasi nikel untuk diberikan RKAB secara penuh.
Pada persoalan PT Vale Indonesia, Eddy menegaskan hal itu merupakan murni karena penataan harga nikel.
“Bukan persoalan kepatuhan. PT Vale saya kira sudah melakukan dengan baik,” ucap Eddy.
Komisi XII rencananya, lanjut Eddy, akan melaksanakan RDP dengan Kementerian ESDM untuk membahas RKAB PT Vale Indonesia pada Kamis (22/1). “Kami akan minta masukan Menteri ESDM soal penataan RAKB ini,” kata Eddy.
Eddy menambahkan tidak ada kegaduhan di kalangan masyarakat terkait persoalan RKAB PT Vale Indonesia. Semua akan dikoordinasikan segera bersama Kementerian ESDM. "Masalahnya cuma RAKB saja tidak ada yang perlu penekanan lain," pungkas Eddy.
Sebelumnya, PT Vale Indonesia memandang dialog yang terbuka dan berbasis data dalam forum RDP sebagai elemen penting dalam memperkuat tata kelola serta mendorong keberlanjutan industri.
Sejalan dengan agenda RDP, PT Vale menegaskan komitmennya dalam mendukung hilirisasi nikel nasional, termasuk melalui pengembangan proyek pengolahan lanjutan dan integrasi ke rantai nilai industri kendaraan listrik.
“Penjelasan kami dalam RDP menegaskan bahwa operasional eksisting, khususnya di Sorowako dan fasilitas smelter, memperoleh alokasi penuh. Sementara untuk proyek pertumbuhan, pendekatannya bertahap dan terukur. Ini merupakan bagian dari tata kelola produksi yang sehat dan patuh terhadap regulasi,” ujar Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk.
