Tambang Today

Masyarakat Adat Dayak Bentian Tuntut PT TCM Penuhi Somasi

Muflihun Hidayat

15 Des 2019 — 1 min read

Rusli Remusa

Jakarta, TAMBANG – Masyarakat Adat Dayak Besar Bentian menuntut PT Trubaindo Coal Mining (TCM) untuk memberikan kompensasi penggunaaan tanah adat Bentian di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Juru bicara Masyarakat Adat Dayak Besar Bentian, Nursiti Sibarani mengatakan, mereka telah mengirimkan somasi perihal tuntutan kompensasi penggunaan Tanah Adat Bentian tanpa izin kepada PT TCM. Pasalnya, lahan yang disebut sebagai kawasan hutan yang dieksploitasi bahan galian batu bara sejak 2008 oleh PT TCM itu, adalah milik masyarakat Adat Bentian sejak jaman Belanda. “Kita sudah layangkan somasi agar TCM memberikan kompensasi hingga pengosongan lahan tersebut. Kami memiliki bukti sah bahwa lahan yang dipakai eksplorasi tersebut adalah Tanah Adat Bentian. Dan tidak ada sama sekali izin, juga tidak ada kompensasi atau ganti rugi penggunaan lahan adat. Jika tidak ada itikad baik, mereka harus mengosongkan lahan,” kata Nursiti Sibarani kepada tambang.co.id, Sabtu (14/12). Nursiti menjelaskan, masyarakat Adat Dayak Bentian sejak tahun 1940 sudah membayar pajak kepada kolonial Belanda wilayah Onder District Moeara Behoefel. Kemudian pada tahun 1973, ada keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 898/G-4/Agraria 80/1973 tentang penetapan kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Grand Sultan tanggal 18 Juli 1973. kemudian didukung dengan surat keterangan dari Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura tanggal 3 Januari 2008, yang membenarkan tanah adat Kecamatan Bentian Besar, dihibahkan kepada masyarakat adat yang selama ini menduduki dan menggarap lahan tersebut. Nursiti menjelaskan, somasi telah dilayangkan sejak tahun 2015 kepada PT TCM dan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESD terkait kompensasi lahan. Juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait keberatan penerbitan surat pinjam pakai hutan kepada PT TCM pada tahun 2008 lalu. Sayangnya, somasi yang telah dilayangkan tersebut belum mendapatkan respon positif, baik dari TCM atau Pemerintah. Bahkan menurut Nursiti, pihak PT TCM menolak pengosongan lahan dan mengklaim sudah memberikan kompensasi melalui Ketua Masyarakat Adat Bentian, Rusli Ramusa. “Apa yang mereka jawab bohong belaka, tidak ada kompensasi itu. Kami hanya ingin menuntut keadilan, kalau TCM tidak mau melakukan kompensasi penggunaan lahan, maka mereka harus angkat kaki dari Tanah Adat Dayak Bentian,” pungkas Nursiti.

Artikel Terkait

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.