Tambang Today

Komisi VII Pertegas Posisi Inalum Yang Belum Sah Kuasai Freeport

Muflihun Hidayat

17 Okt 2018 — 1 min read

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Inalum, Rabu (17/10)

Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Gus Irawan Pasaribu memberikan penegasan, posisi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) belum dinyatakan resmi menyelesaikan proses divestasi. Inalum belum sah untuk disebut, telah menguasai mayoritas saham PT Freeport Indonesia di tambang Grassberg. Sebab, Inalum belum membayar harga yang dibanderol dalam Sales And Purchase Agreement yang disepakati beberapa waktu lalu. Penegasan tersebut disampaikan lantaran maraknya kabar yang beredar di media sosial kalau pemerintah sudah berhasil menduduki Freeport. Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah terang-terangan menyebutkan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Presiden menyampaikan saat sidang MPR kita sudah mengakuisisi 51 persen. Di perguruan tinggi juga persepsinya sudah kita beli itu barang,” kata Gus Irawan Pasaribu dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran petinggi Freeport dan Inalum di kompleks parlemen, Rabu (17/10). Hal senada diutarakan oleh anggota Komisi VII lainnya, Bara K Hasibuan. Dia menyayangkan soal pemahaman masyarakat yang tidak sesuai dengan fakta. “Faktanya 51 persen saham belum di tangan kita,” ujar politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Sulawesi Utara itu. Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin tak menangkis. Ia membenarkan, bahwa pihaknya memang belum sama sekali melakukan pembayaran atas 51 persen saham Freeport yang dibanderol USD3,85 miliar. “Itu belum ada,” ucap Budi. Sebagaimana diketahui, Inalum baru berencana akan membayar sekitar Rp 58,7 triliun (kurs Rp 15.265) atas ambil alih mayoritas saham Freeport itu pada November mendatang.

Artikel Terkait

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.