Event

KCMI Akan Lebih Baik Dibanding Kode Asing

Fahmi Adam

30 Jun 2015 — 2 min read

Jakarta-TAMBANG. Para penggagas kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) berharap Perdirjen No. 569. K/30/DJB/2015 mengharuskan agar semua perusahaan tambang menggunakan Kode KCMI 2011mampu menandingi kode-kode pelaporan asing yang sudah dikenal lebih dulu. Peluang agar perusahaan tambang mengalihkan model pelaporannya ke kode KCMI masih terbuka lebar lantaran Perdirjen Minerba baru efektif pada April 2017. Itu berarti masih tersisa banyak waktu untuk menyosialisasikan sistem baru ini ke dunia industri pertambangan Tanah Air. Laiknya barang baru, kode KCMI juga mesti menawarkan hal yang tidak dimiliki kode pelaporan lain. Chairul Nas, pengajar jurusan teknik pertambangan, Universitas Trisakti mengungkapkan kelebihan kode KCMI dibanding yang lain terdapat pada competent person atau orang yang dianggap layak mengerjakan sebuah pelaporan hasil eksplorasi sumber daya dan cadangan mineral. Secara khusus pada kode KCMI, competent person hanya bisa ditunjuk dan diresmikan oleh komite pengawas dari Perhapi atau IAGI. Hal itu berbeda dengan competent person JORC yang bisa mendeklarasikan dirinya tanpa melalui pengawasan dan penunjukkan dari lembaga resmi. “Di Austaria seseorang bisa saja menyebut dirinya competent person. Di Indonesia tidak, dia harus melewati prosedur tertentu sebelum akhirnya memegang sertifikat resmi sebagai competent person Indonesia (CPI),” jelas Chairul, Selasa (30/6). Hal lain yang membedakan adalah kondisi geologi Indonesia yang berbeda dengan Australia ataupun negara lain. Menurut Chairul faktor ini juga menjadi pendukung mengapa profesi CPI sangat dibutuhkan oleh industri pertambangan nasional. Seorang CPI nantinya akan bekerja secara perorangan atau bekerja melalui perusahaan konsultan tertentu. Namun prinsip utamanya adalah CPI harus memegang kode etik dan bekerja dengan indipenden atau tidak memihak. Sikap indipenden ini memang bisa menjadi sorotan ketika seorang CPI mengerjakan pelaporan sumber daya dan cadangan mineral sebuah perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan tambang berwenang memilih siapa CPI yang mereka percayai untuk menyusun data-data tambang milik mereka. Biaya yang dikeluarkan untuk itu pun relatif, tergantung dari besaran proyek dan kompleksitas tambang yang dikerjakan. “Rerata biayanya Rp 1-2 miliar, itu untuk proyek besar, kalau proyeknya kecil paling sekitar Rp 1 miliar ke bawah. Dana ini untuk mengerjakan laporan termasuk jasa CPI.” Meskipun begitu, Chairul menjamin bahwa semua CPI yang ditunjuk Perhapi dan IAGI sudah memegang prinsip independensi. Sikap itu merupakan bagian dari prinsip transparansi yang menjadi dasar dibentuknya kode KCMI. “Apabila ditemukan hasil pelaporan dari seorang CPI yang tidak valid atau memihak, maka sertikat sebagai seorang CPI akan dicabut bahkan dikenai unsur pidana jika dampak kerugiannya sangat besar,” ujarnya.

Artikel Terkait

IEE Series 2026 Satukan Sektor Energi dan Engineering Menuju Transformasi Industri

Jakarta, TAMBANG –PT Pamerindo Indonesia kembali menyelenggarakan pamaeran akbar se-Asia Tenggara yakni Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Acara Energy Week akan digelar pada 2–5 September 2026 dan Engineering Week pada 9–12 September. Tahun ini, rangkaian IEE Series menargetkan kehadiran lebih dari

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi