KATGAMA Gelar FGD, Bahas Kesiapan dan Tantangan Pembangunan PLTN

Jakarta, TAMBANG — Keluarga Alumni Teknik Gadjah Mada (KATGAMA) menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mengupas kesiapan dan tantangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Ketua Umum KATGAMA, Singgih Widagdo, menegaskan bahwa pengembangan nuklir membutuhkan pendekatan menyeluruh karena kompleksitasnya yang tinggi.

“Kita harapkan dengan FGD ini nuklir dibahas secara penuh perencanaan, karena tantangannya banyak. Apakah nanti kita mengembangkan small modular reactor atau reaktor besar, apakah yang kecil itu sudah proven, ini menjadi pertanyaan penting,” ujar Singgih Widagdo dalam sambutannya pada FGD UGM Nuclear Readiness Forum 2026 bertajuk “From Commitment to Execution: Advancing Indonesia’s Nuclear Power Program” di Jakarta, Rabu (22/4).

Ia menambahkan, diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan arah kebijakan yang lebih jelas.

“Kita ingin ada kesimpulan saat FGD, baik dari sisi teknikal, ekonomi, sosial, terutama keamanan. Kita juga mengangkat sisi acceptance atau penerimaan masyarakat, dan tentu saja aspek geopolitik yang sangat kompleks,” imbuhnya.

Menurut Singgih, KATGAMA ingin tetap mengambil peran dalam perjalanan pengembangan nuklir nasional. “Walaupun nanti bentuknya seperti apa, minimal kita menjadi bagian dari perjalanan nuklir di Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Selo, menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya telah lama memiliki fondasi untuk mengembangkan energi nuklir.

“Tahun 1978, UGM mendirikan Program Studi Teknik Nuklir. Harapannya saat itu Indonesia sudah memiliki PLTN untuk memenuhi kebutuhan energinya, tetapi hingga hari ini kita belum punya,” ujarnya.

Ia menilai momentum diskusi ini penting untuk menghidupkan kembali agenda tersebut. “Acara hari ini sangat strategis karena membangkitkan kembali semangat kita, bagaimana PLTN pada suatu saat nanti bisa berdiri di Indonesia,” katanya.

Selo menekankan bahwa kebutuhan energi nasional yang terus meningkat menuntut diversifikasi sumber energi. “Kalau bicara pertumbuhan ekonomi, sangat tergantung pada energi. Sayangnya, energi yang mendominasi saat ini masih berasal dari fosil,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi keterbatasan energi baru terbarukan. Kata dia. energi dari surya, angin, dan ombak itu sifatnya intermittent. “Angin tergantung kecepatan, matahari tergantung cuaca. Nuklir menjadi salah satu alternatif yang lebih stabil dibandingkan itu,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama bukan pada teknologi. “Kalau teknologi, negara seperti Jepang, Jerman, dan Prancis sudah lama membangun PLTN. Tantangan terbesar kita justru pada aspek sosial, terutama penerimaan masyarakat,” tegasnya.

Dari sisi sumber daya manusia, Selo optimistis Indonesia cukup siap. Setiap tahun UGM menerima sekitar 60 mahasiswa di Prodi Teknik Nuklir. “

Mereka mempelajari berbagai teknologi nuklir, mulai dari reaktor hingga akselerator. Jadi dari sisi SDM, saya pikir kita sudah punya bekal,” tambahnya.

Dukungan terhadap pengembangan PLTN juga disampaikan Menteri Koordinator (Menko)  Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa pemerintah telah memasukkan nuklir dalam strategi energi jangka panjang.

“Dalam RUEN, target kita pada 2060, sekitar 8 persen berasal dari energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir. Indonesia juga memiliki cadangan lebih dari 5.000 ton uranium dan sekitar 4.700 ton thorium,” ujar Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target operasional PLTN pertama yang ditargettkan beroperasi pada tahun 2032.

“Kita menargetkan PLTN bisa beroperasi pada 2032. Artinya, kalau waktu pembangunan sekitar lima tahun, maka pada 2027 keputusan harus sudah diambil,” katanya.

Ia juga memaparkan rencana kapasitas dan lokasi awal pengembangan. “Target kita pada 2040 mencapai 7 gigawatt. Untuk tahap awal, lokasi yang dipersiapkan antara lain Bangka Belitung dan Kalimantan Barat, masing-masing sekitar 250 megawatt,” jelasnya.

Menurutnya, kesiapan Indonesia juga didukung oleh regulasi dan infrastruktur. “Dari sisi persyaratan PLTN, kita sudah menguasai 16 dari 19 aspek. Selain itu, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025, sehingga infrastruktur regulasi dan kelembagaan sudah disiapkan,” ujarnya.

Dengan berbagai pernyataan tersebut, sinyal kesiapan pembangunan PLTN di Indonesia semakin kuat. Namun, keberhasilan implementasinya tetap akan sangat bergantung pada kesiapan sosial, kepercayaan publik, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.