Jakarta – TAMBANG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jumat (10/3), melakukan kunjungan kerja ke Blok Mahakam, Kalimantan TImur untuk memantau keberlangsungan operasi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja tersebut. Wilayah yang dikunjungi Ignasius Jonan tersebut meliputi South Processing Unit (SPU) dan Lapangan Bekapai.
Blok Mahakam merupakan produsen gas terbesar Indonesia yang dilengkapi dengan terminal Liquified Natural Gas (LNG), selain LNG Tangguh, dan LNG Donggi Senoro. Kontribusi gas Blok Mahakam dalam total produksi gas nasional sekitar 20%, disusul oleh Proyek Tangguh sekitar 17%.
Blok yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation akan berakhir kontraknya pada 31 Desember 2017. Saat ini blok Mahakam dalam tahap transisi pengelolaan dari kontraktor eksisting kepada kontraktor baru yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM).
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam telah ditandatangani antara SKK Migas dengan PT PHM tanggal 29 Desember 2015 dan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.
“Proses transisi pengelolaan Blok Mahakam dari Total dan Inpex kepada Pertamina, telah dipersiapkan dengan baik sejak 2015. Jadi yang sudah berjalan dengan baik agar diteruskan saja. Produksi harus dipertahankan dan operasi harus efisien. Untuk itu biaya tidak boleh naik dan hasil produksi tidak boleh turun,” ungkap Jonan.
Dalam masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, SKK Migas dan Pertamina Hulu Mahakam telah menandatangi amandemen KKS pada bulan Oktober 2016. Amandemen tersebut menjadi dasar bagi Pertamina untuk dapat berinvestasi lebih awal untuk kegiatan pengeboran Blok Mahakam dalam rangka menjaga tingkat produksi migas Blok Mahakam.
Pada tahun 2017 rencananya akan dilakukan pengeboran sebanyak 6 sumur oleh Total E&P Indonesie dan 19 sumur oleh PT PHM. Menurut Ignasius Jonan adalah penting untuk memastikan tingkat produksi migas Blok Mahakam dapat dipertahankan, di tengah harga minyak yang masih sekitar US$ 50 per barel, produksi migas harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan.
Dalam rilis yang diterima redaksi TAMBANG, kunjungan Menteri ESDM ini juga mengungkapkan pentingnya efisiensi dan teknologi dalam pengelolaan hulu migas, karena harga jual migas merupakan unsur di luar kendali KKKS. Semakin efisien kegiatan operasi migas, maka kontribusi bagi seluruh pemangku kepentingan akan meningkat. Hal ini menjadi prioritas Pemerintah.
“Apalagi Blok Mahakam ini kan blok yang sudah tua, sehingga dibutuhkan teknologi yang tepat agar biaya operasi produksi lebih efisien dan produksinya tetap terjaga,” ujar Menteri Jonan.
Pengelolaan aset migas nasional harus terus didorong untuk dikelola oleh Pertamina dan memberikan manfaat nyata kepada daerah. Untuk itu maka PT PHM dalam KKS baru memiliki saham yang mayoritas, 51% atau lebih dan Participating Interest (PI) 10% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan PI 10% ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Pusat kepada daerah penghasil migas. Ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani Menteri Jonan tanggal 25 November 2016.
Lebih lanjut Menteri Jonan memberikan arahan bahwa dalam mengelola Blok Mahakam, Pertamina dapat menawarkan saham kepada kontraktor eksisting dan melakukan pengelolaan bersama.
“Penawaran saham bisa mencapai maksimal 39% kepada kontraktor eksisting, dan Pertamina bisa melaksanakan kegiatan operasi produksi bersama-sama dengan kontraktor eksisting,” jelas Jonan.
Dalam kesempatan kunjungan ini, aspek sumber daya manusia (pekerja) sebagai aset yg berharga bagi sebuah perusahaan, tidak terlepas dari perhatian Menteri ESDM.
Transisi kepemilikan dan pengelolaan Blok Mahakam diupayakan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja jelas Jonan.
Senada dengan tersebut, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang ikut dalam kunjungan kerja ini menambahkan bahwa bagi pekerja yang berprestasi, ke depan akan terbuka peluang karir yang lebih tinggi dan lebih luas di lingkungan Pertamina.
“Pekerja yang berprestasi di Blok Mahakam (PT PHM), bisa saja menduduki jabatan yang lebih tinggi di unit usaha Group Pertamina,” pungkas Amien.
Kunjungan kerja Menteri ESDM dijadwalkan untuk dilanjutkan besok, Sabtu (11/3) ke Lapangan Senipah Peciko South (SPS) Mahakam yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
TEPI dan Inpex Corporation menjadi operator pengelola Blok Mahakam sejak 1966 silam saat Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Mahakam ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 1966 dan berakhir tanggal 30 Maret 1997. Kontrak tersebut telah diperpanjang pada tanggal 11 Januari 1997 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Blok ini meliputi lapangan gas Peciko, Tunu, Tambora, Sisi – Nubi dan South Mahakam. Selain itu termasuk juga lapangan minyak Bekapai dan Handil.
Wilayah Kerja ini memiliki luas 2.738,51 km2 dan terletak di Provinsi Kalimantan Timur serta merupakan wilayah kerja onshore dan offshore. WK Mahakam mulai berproduksi pertama kali pada tahun 1974. Rata-rata produksi tahunan WK Mahakam saat ini adalah gas sebesar 1.635 mmscfd (juta kaki kubik per hari) serta minyak bumi sebesar 63.000 bopd (barel oil per hari).
