Tambang Today

Inalum dan Kejaksaan Agung Teken MoU Pendampingan Hukum

Egenius Soda

27 Nov 2018 — 1 min read

Direktur PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, saat menjadi pembicara di Indonesia Mining Outlook (IMO) 2018 yang digelar Majalah TAMBANG, Rabu (21/3)

Jakarta, TAMBANG – Holding Industri Pertambangan INALUM (Persero) jalin kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumitomo), untuk meningkatkan kepatuhan dan penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dengan Inalum, serta Kajati Sumatera Utara dengan Inalum di Hotel Sheraton, Bali, Senin (26/11). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin dengan Jamdatun Loeke Larasati Agoestina, kemudian Direktur Pelaksana PT Inalum Oggy Achmad Kosasih dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Wakil Jaksa Tinggi Yudhi Sutoto. “Kami sangat menyambut baik MoU ini sehingga dalam menjalankan bisnis korporasi, kami perlu pendampingan, pengawalan dan penjagaan oleh Kejaksaan Agung khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin. Inalum mendapat tiga mandat dari pemerintah, yaitu menguasai cadangan dan sumber daya mineral di Indonesia, menjalankan hilirisasi sektor pertambangan, dan menjadi perusahaan kelas dunia. Sementara Jamdatun Loeke Larasati Agoestina mengapresiasi Inalum yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung, untuk menangani masalah hukum terkait perdata dan tata usaha negara. Jamdatun dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada pemerintah, BUMN dan anak perusahaannya, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan. “Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan,” kata Loeke. Selain pertimbangan hukum, Jamdatun diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat bahkan untuk arbitrase internasional.

Artikel Terkait

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI kini memiliki jajaran Komisaris dan Direksi lengkap untuk mendukung pelaksanaan mandatnya dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof. Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris. Jajaran tersebut memiliki

DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mengumumkan kesiapan operasional dalam menjalankan mandat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari USD14 miliar. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Daftar Perusahaan Tambang Tanggap Darurat dan Salurkan Bantuan Korban Gempa NTT

Jakarta, TAMBANG – Sejumlah perusahaan pertambangan dan kontraktor pertambangan bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.24 WIB. Respons kemanusiaan dilakukan melalui pengerahan tim Emergency Response Team (ERT), pelayanan kesehatan, pencarian dan

SDM Unggul Jadi Kunci Hilirisasi dan Masa Depan Industri Minerba Menuju Indonesia Emas 2045

Yogyakarta, TAMBANG – Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi industri mineral dan batubara (minerba) menuju Indonesia Emas 2045. Hilirisasi, digitalisasi, transisi energi, dan tuntutan keberlanjutan membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang semakin beragam. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Mempersiapkan SDM Unggul, Inovatif,