Masuk Daftar
Mineral

IMA: Buktikan Saja, Jalan Atau Tidak Hilirisasi Tanpa Relaksasi

Fahmi Adam

Fahmi Adam

— 2 min read
Satgas hilirisasi
ilustrasi
Jakarta-TAMBANG. Keputusan pemerintah untuk tetap melaksankan kebijakan larangan ekspor mineral mentah menuai respon dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA). Direktur Eksekutif IMA, Sjahrir Abe mengatakan keputusan untuk melanjutkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah memang mejadi hak preogratif pemerintah, khususnya Kementerian ESDM.   Menurutnya pelaku usaha khususnya yang tergabung dalam IMA, hanya bisa menyarankan bahwa apabila pemerintah serius membangun hilirisasi di sektor pertambangan, ada baiknya memberikan kesempatan pada perusahaan yang sudah serius membangun pabrik pengolahan dan pemurnian untuk mengekspor mineral mentah mereka.   Hal itu penting untuk memberikan stimulus modal di saat perusahaan kesulitan melanjutkan pembangunan karena tersendat masalah pembiyaan. Namun apabila pemerintah tetap memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan ekspor mineral mentah, itu berarti pemerintah memiliki pertimbangan sendiri atas diambilnya keputusan tersebut.   “Kita lihat saja apakah bisa hilirisasi jalan tanpa ada relaksasi,” seru Sjahrir, Selasa (8/9).   Ia menambahkan seharusnya kebijakan relaksasi tetap diberikan dengan pengawasan dan persyaratan yang ketat. Misalnya, relaksasi hanya dibolehkan bagi perusahaan yang sudah terbukti melakukan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian minimal hingga 40%. Selain itu menurutnya, relaksasi tidak ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.   Pasalnya bila dikeluarkan dalam kedua jenis beleid tersebut, tafsirannya bisa beragam dan semua perusahaan tambang mineral akan menuntut hal yang sama. “Sebaiknya ditetapkan melalui policy insentif. Jadi pendekatannya kasus per kasus bukan menyamaratakan seluruh perusahaan dapat relaksasi,” ungkap Sjahrir.   Sebelumnya Kementerian ESDM akhirnya memastikan bahwa tidak akan ada relaksasi ekspor mineral bagi perusahaan tambang. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk masukan dari kalangan pengusaha, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan relaksasi ekspor mineral.   Kebijakan hilirisasi di sektor mineral menurut Menteri ESDM Sudirma Said dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhana ekonomi, mendorong industrialisasi di sektor pertambangan mineral, mendorong peningkatan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor .   Menteri mengakui bahwa sempat muncul wacana untuk mempercepat pembangunan smelter. Salah satunya dengan memberikan relaksasi terbatas. Dari kegiatan ini diharapkan bakal ada devisa yang masuk ke kas negara. Aktivitas pertambangan pun bisa kembali berjalan serta membantu perusahaan tambang yang sedang membangun smelter mendapatkan pemasukan. Namun setelah dilakukan evaluasi akhirnya diputuskan Pemerintah tidak akan memberikan relaksasi ekspor mineral.   “Memang kalau ada relaksasi ekspor mineral akan ada devisa yang masuk dan juga aktivitas pertambangan yang selama ini berhenti akan kembali hidup. Namun apakah akan benar-benar membantu mengingat harga komoditi tambang masih turun. Apakah ini bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan pembangunan smelternya,” kata Sudirman Said.

Artikel Terkait

Multi Power Group Perkuat Komitmen sebagai Mitra Solusi Efisiensi Industri

Multi Power Group Perkuat Komitmen sebagai Mitra Solusi Efisiensi Industri

Jakarta, TAMBANG — PT Multi Power Adi Tama (Multi Power Group) memperkuat komitmennya sebagai mitra solusi efisiensi bagi industri alat berat melalui pendekatan bisnis yang berorientasi pada kebutuhan operasional pelanggan. Perusahaan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membantu pelanggan menentukan solusi yang sesuai dengan karakter pekerjaan, target performa, dan kemampuan anggaran.

By Rian Wahyuddin
Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

By Rian Wahyuddin
Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

By Rian Wahyuddin