Batubara

Harga Batu bara Domestik Bakal Dipatok USD60-70 Per Metrik Ton?

Egenius Soda

17 Feb 2018 — 2 min read

ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah sejauh ini belum memutuskan harga batu bara domestik (Domestic Market Obligation/DMO). Hanya saja beredar kabar, pemerintah akan menetapkan harga batu bara domestik di kisaran USD60 – 70 per metrik ton. Benarkah? Sedianya pada Kamis (15/2), pemerintah akan menggelar konferensi pers terkait penentuan harga batu bara domestik. Kabar tersebut sudah beredar di kalangan jurnalis satu hari sebelumnya (14/2). Namun beberapa jam sebelum pertemuan berlangsung, beredar kembali informasi pembatalan konfrensi pers tersebut. Beredar kabar, bahwa belum ada kesepakatan di antara berbagai stakeholders terkait ini, untuk memutuskan DMO yang tepat. Namun jika benar DMO akan ditetapkan dengan harga USD 60-70 per metrik ton, tentu akan berdampak pada kinerja perusahaan tambang batu bara yang selama ini, berkontrak dengan PLN. Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa ketika dimintai komentarnya menilai, penetapan harga dengan rentang tersebut dapat menahan biaya produksi listrik PLN. “Ini mungkin cara pemerintah untuk menahan agar harga listrik tetap sama dan tidak memberikan subsidi langsung kepada PLN. Dengan cara ini Pemerintah memberi subsidi kepada PLN melalui pengaturan harga untuk batu bara DMO,” terang Fabby kepada tambang.co.id. Di sisi lain, kalangan pelaku usaha pertambangan batu bara menurutnya, akan keberatan dengan kebijakan ini. Maklum saat ini pelaku usaha baru saja menikmati kenaikan harga batu bara. Sejak 2012, harga salah satu sumber energi ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan di Febaruari 2016 HBA sempat menyentuh angka USD50,92 per ton “Saya kira pengusaha batu bara akan keberatan. Potensi kehilangan pendapatan dari kebijakan ini diperkirakan sekitar USD1,8-3 miliar dengan asumsi HBA sekitar USD80-90 per ton sepanjang tahun ini,”tandas Fabby. Meski demikian menurut Fabby kerugian ini ditutup dengan penjualan batu bara ke pasar ekspor yang jumlahnya lebih besar. “Ini potensi kehilangan margin tambahan tetapi secara umum pengusaha batu bara menikmati keuntungan yang cukup besar, karena 75 persen dari produksi batu bara untuk pasar ekspor,”terang Fabby. Perspektif berbeda disampaikan Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUS) Budi Santoso. “Penetapan harga domestik harus punya konsep, dengan tidak menekan potensi keuntungan pengusaha. Kalau dengan menekan harga, maka pengusaha akan menekan biaya produksi. Hal yang paling mudah adalah dengan menekan stripping ratio, yang otomatis akan menurunkan cadangan nasional dan bahkan biaya-biaya lain seperti untuk lingkungan dan reklamasi,”kata Budi Santoso. Ia mengusulkan, jika tujuan pemerintah agar listrik murah dan mengurangi subsidi ke PLN maka pemerintah harusnya mengurangi atau bahkan menghilangkan royalti. “Saya kira tidak susah pemerintah melakukan kajian berapa royalti yang didapat dari batu bara yang dibakar PLN. Serta subsidi yang dibayar pemerintah untuk listrik yang diproduksi dari batu bara yang menjadi objek royalti,” pungkas Budi. Jika lebih besar atau sama sebaiknya royalty dihapus saja. Kecuali lebih rendah. “Tetapi saya yakin tidak mungkin lebih rendah. Karena dengan mengurangi royalty pengusaha bisa produksi dengan stripping rasio lebih tinggi, dan tentunya akan menyebabkan cadangan nasional akan lebih besar,”katanya.

Artikel Terkait

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI kini memiliki jajaran Komisaris dan Direksi lengkap untuk mendukung pelaksanaan mandatnya dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof. Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris. Jajaran tersebut memiliki

DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mengumumkan kesiapan operasional dalam menjalankan mandat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari USD14 miliar. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Daftar Perusahaan Tambang Tanggap Darurat dan Salurkan Bantuan Korban Gempa NTT

Jakarta, TAMBANG – Sejumlah perusahaan pertambangan dan kontraktor pertambangan bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.24 WIB. Respons kemanusiaan dilakukan melalui pengerahan tim Emergency Response Team (ERT), pelayanan kesehatan, pencarian dan

SDM Unggul Jadi Kunci Hilirisasi dan Masa Depan Industri Minerba Menuju Indonesia Emas 2045

Yogyakarta, TAMBANG – Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi industri mineral dan batubara (minerba) menuju Indonesia Emas 2045. Hilirisasi, digitalisasi, transisi energi, dan tuntutan keberlanjutan membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang semakin beragam. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Mempersiapkan SDM Unggul, Inovatif,