Jakarta, TAMBANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas praktik penambangan ilegal. Rakor juga membahas komitmen Pemda dalam memperbaiki tata kelola pertambangan timah kedepan.
Penjabat Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin mengatakan langkah ini diambil bukan upaya menghalangi masyarakat untuk mencari nafkah, melainkan agar penambangan harus berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan dan dapat ditanggapi secara positif oleh semua pihak.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung program penataan pertambangan ilegal. Esensinya kita tahu bahwa kegiatan tersebut tidak benar secara hukum, mulai dari terjadinya kerusakan lingkungan hingga dapat merusak masa depan generasi muda kita,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/8).
Masalah penambangan ilegal ini diakuinya sudah berlarut-larut, akibatnya beberapa wilayah saat ini masuk dalam peta lahan kritis, meskipun status lahannya di hutan lindung maupun hutan konservasi.
Hal ini dikatakannya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Ridwan pun mengajak semua pihak yang diberikan amanah untuk menata pertambangan di Babel, untuk dapat bersama-sama, bersinergi dan bersatu padu menata pertambangan ilegal ini.
“Proses penataan tambang ilegal tidaklah mudah, namun dengan kesadaran dan kepedulian semua pihak. Hal ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Kita juga menjaga agar tidak terjadi gejolak horizontal di masyarakat, seperti yang terjadi di Teluk Kelabat antara penambang dan nelayan,” tegasnya.
Dirjen Minerba ini terus berupaya keras agar tindakan tersebut dapat ditanggapi secara positif, tujuannya jelas agar masyarakat dapat melakukan aktifitas tambang secara legal dan aman, bukan sebaliknya malah menghambat masyarakat mencari nafkah.
“Aksi nyata yang telah kita lakukan saat ini memang ada dua sisi, satu sisi kita melakukan penindakan dalam arti menghentikan kegiatan tambang ilegal agar tidak dilanjutkan, kemudian disisi lain kita mencarikan solusi agar kegiatan tersebut menjadi legal,” ungkapnya.
Ridwan mengatakan, Pemprov Kep Babel sangat mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses penambangan ini secara legal dengan terus mendorong, memfasilitasi dan memberi kemudahan untuk mengurus perizinan.
“Saya ingin menjadikan Bangka Belitung menjadi contoh bahwa pertambangan ilegal ini bisa ditata asal kita menatanya bersama-sama dan konsisten. Secara birokrasi, wilayah penambangan ilegal ini memang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota, namun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tetap berpartisipasi, “ungkapnya.
Pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kemudahan perizinan, begitu juga langkah untuk meminimalisir maraknya pertambangan ilegal ini. Hal itu ditambah dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah mengeluarkan Surat Edaran agar setiap smelter wajib melaporkan asal usul pasir timah yang diperolehnya.
Langkah lainnya yang akan dilakukannya adalah dengan pemberian sanksi sosial. Kedepan pihaknya akan membuat pusat pelaporan terkait kegiatan penambangan ilegal, sehingga masyarakat luas dapat melaporkan dengan mencantumkan bukti foto maupun video.
“Saya membuka luas partisipasi masyarakat dan semua stakeholder. Informasi dan kritik yang membangun itu penting dan boleh langsung disampaikan. Dan saya berharap, informasi dari masyarakat dapat kita tindaklanjuti sesuai kewenangan kita,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kepulauan Babel, Kapolda Kep Babel, Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Dinas DLHK dan Perwakilan Bupati/Walikota di Prov Kep Babel.
