Umum
Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid yang baru tersebut ada setidaknya beberapa point terkait kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Hal pertama terkait
Umum
Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam secara bijak. Hal ini disampaikannya ketika memimpin Rapat Terbatas tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batu bara di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta (10/1). Dalam pengantarnya sebagaimana disampaikan lewat Twitter @setkabgoid milik Sekretaris Kabinet, Presiden Joko Widodo menyampaikan
Umum
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah sedang mempersiapkan Revisi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Ini merupakan revisi keempat dari aturan turunan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Dalam Suratnya Kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar didampingi tenaga ahli Kementerian ESDM, Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta Direktur Panas Bumi, melakukan kunjungan ke area panas bumi Kamojang pada hari Sabtu (07/01), di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Arcandra
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) meminta Presiden Joko Widodo untuk konsisten mendorong hilirisasi produk tambang mineral. Dalam Siaran pers yang ditandatangani Ketua Asosiasi Prihadi Santoso dan Wakil Ketua Jonathan Santoso, ada setidaknya tiga masukan. Masukan ini secara khusus terkait rencana Pemerintah melakukan perubahan keempat dari
Mineral
Jakarta-TAMBANG Menteri ESDM Ignatius Jonan telah mengirim Surat kepada Kementrian Koordinator Perekonomian terkait Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa point penting dalam RPP dijabarkan dalam Surat tersebut. Terkait dengan surat dan juga point yang disampaikan, beberapa pengamat
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementrian ESDM telah merampungkan rancangan Revisi Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. RPP tersebut telah dijabarkan dalam Surat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dari copian surat yang bertanggal 28 Desember 2016 dan ditandatangani Wakil
Energi Terbarukan
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Salah satunya pengembangan panas bumi sebagai sumber energi masa depan. Oleh karenanya PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara di sektor energi terintegrasi melalui anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bersama dua BUMN lainnya, yaitu PT Geodipa Energi dan
Migas
Jakarta-TAMBANG- Realisasi produksi gas PT Pertamina EP, di Field Subang menunjukan tren positif dan grafik meningkat melampaui target yang sudah ditetapkan. Sampai akhir tahun 2016 (Year To Date), Field Subang berhasil memproduksikan Gas sebesar 230,5 Juta Kaki Kubik Gas Per Hari (MMSCFD) atau 101,3 % dari target 227,
Migas
PEP Awali 2017 Dengan Pemboran 2 Sumur Baru Jakarta-TAMBANG- PT Pertamina EP anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan merupakan Kontraktor Kontrak Kerjasama dibawah naungan SKKMigas menunjukkan komitmennya untuk mendukung ketahanan energy Indonesia.hal tersebut ditunjukan dengan melakukan pemboran 2 sumur migas baru di awal tahun 2017. Sumur pertama yang
Migas
Jakarta- TAMBANG- Peran PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC) harus diperluas dengan memberi kesempatan yang luas untuk mengelola dan mengusahakan blok-blok migas nasional. Apalagi Pertamina baru berkontribusi 26 persen dari produk migas nasional, jauh dibandingkan dengan NOC negara lain seperti Petronas, Malaysia yang telah
Kelistrikan
Jakarta-TAMBANG. Serikat Pekerja PT PLN menilai keberadaan pembangkit listrik swasta (IPP) dan klausul kontraknya yang mewajibkan PLN membeli kWh produksinya telah memberatkan PLN. Dan PLTU Bukit Asam di Sumatera Selatan sudah terkena dampaknya. Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Ir. Jumadis Abda MM, MEng menilai pembangkit IPP China Sumsel
