Umum

Beberapa Point Pokok Dalam Beleid Baru Sektor Minerba

Egenius Soda

13 Jan 2017 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid yang baru tersebut ada setidaknya beberapa point terkait kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Hal pertama terkait dengan divestasi saham dimana Perusahaan asing wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% secara bertahap. “Instruksi Bapak Presiden, dengan diterapkanya PP ini maka semua pemegang kontrak karya dan IUPK dan sebagainya itu wajib tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai 51% sejak masa produksi,”kata Jonan. Divestasi pertama ini mulai dilakukan pada tahun keenam sebesar 20%. Dan secara berturut-turut menjadi 30%, kemudian tahun kedelapan dilakukan 7% sehingga total menjadi 37%. Lalu pada tahun kesembilan sampai 44% dan kemudian pada tahun kesepuluh menjadi tahun 51%. Di point kedua, perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usah pertambangan (IUP) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK). Waktu yang diberikan paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Dalam beleid ini juga Pemerintah mewajibkan pemegang kontrak karya untuk merubah izinnya menjadi rezim perizinan pertambangan khusus operasi produksi. Pemerintah juga telah menghapus pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu. Dan Pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Menteri Jonan memastikan bahwa penertiban regulasi yang terdiri dari PP dan dua Permen ini dibuat dalam rengka memberi manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Artikel Terkait

PT Berau Coal Sukses Raih Tiga Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Awards 2026

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara, PT Berau Coal kembali menambah koleksi penghargaanya. Kali ini perusahaan mendapat penghargaan karena dinilai telah mendukung pemerintah mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Perusahaan sukses menggondol tiga penghargaan dalam ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 yang diselenggarakan oleh

PLN EPI Jajaki Pegembangan Co-firing Amonia Di PLTU

Jakarta,TAMBANG,- PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai mempersiapkan pengembangan co-firing amonia sebagai salah satu opsi bahan bakar rendah karbon. Setelah memulai studi pasokan pada 2026, PLN EPI menargetkan uji coba skala kecil dengan tingkat cofiring hingga 3 persen di PLTU Labuan pada 2027 sebagai tahap awal

Soal Afiliasi-Anak Usaha Jasa Tambang Wajib Kantongi Izin Menteri, ASPINDO Soroti Isu Transfer Pricing

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menilai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam jasa

Izin Lingkungan Baru Tambang Dairi: Perbaikan Teknis, bukan Pengabaian Putusan

Jakarta, TAMBANG - Sungguh menarik mencermati berita Tempo berjudul “Warga Gugat Izin Tambang yang Dihidupkan Lagi di Dairi” (16 September 2026) dan berita sejenis di media-media lain. Betapa tidak, berita tersebut memaparkan gugatan sebagian kecil warga Kabupaten Dairi terhadap izin lingkungan hidup baru PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang