ASPEBINDO Dukung Arah Bahlil: Substitusi LPG dari CNG-LNG Dinilai Realistis, Butuh Insentif dan Izin Fleksibel

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, terkait upaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat pemanfaatan gas domestik dari Compressed Natural Gas (CNG) maupun Liquefied Natural Gas (LNG).

Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari strategi besar ketahanan energi nasional dan optimalisasi sumber daya dalam negeri.

“Apa yang disampaikan Pak Bahlil sudah tepat. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor LPG. Gas domestik, baik CNG maupun LNG, harus menjadi solusi strategis ke depan,” ujar Anggawira dalam keterangannya, Selasa (28/4).

ASPEBINDO menilai bahwa dorongan pemerintah untuk mengembangkan pemanfaatan gas sebagai substitusi LPG merupakan langkah yang tepat secara kebijakan, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan.

“Tantangan kita bukan pada ketersediaan gas, tapi pada distribusi, harga, dan keekonomian di hilir. Ini yang harus dibereskan agar program berjalan efektif,” tegasnya.

CNG-LNG Sudah Mulai Berjalan: Tinggal Scale Up

ASPEBINDO mencatat bahwa pemanfaatan gas bukan lagi sekadar rencana. Saat ini telah muncul inisiatif LNG retail skala kecil (mini LNG), termasuk distribusi dari Pasuruan ke Bali untuk sektor horeka (hotel, restoran, kafe).

Kata Anggawira, model ini memanfaatkan mini LNG plant, Transportasi ISO tank dan regasifikasi di lokasi pelanggan. “Ini bukti bahwa LNG retail sudah feasible. Tinggal bagaimana kebijakan mendorong agar bisa berkembang secara nasional,” tambah Anggawira.

ASPEBINDO juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur gas nasional, seperti pipa CISEM (Cirebon–Semarang) dan DUSEM (Dumai–Sei Mangkei).

“Apa yang dilakukan pemerintah hari ini sudah benar, pipa menjadi backbone. Tapi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, kita tetap butuh CNG dan LNG sebagai solusi last mile,” jelasnya.

ASPEBINDO melihat peluang besar pemanfaatan CNG dan LNG dalam mendukung program pemerintah seperti SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penggunaan gas dinilai lebih efisien, stabil pasokan dan lebih bersih

Masalah Utama: Harga dan Keekonomian

Saat ini, LPG masih disubsidi sehingga harga di pasar lebih kompetitif dibandingkan CNG dan LNG.

“Kalau tidak ada intervensi kebijakan, substitusi tidak akan terjadi secara natural oleh pasar. Ini realitas yang harus kita hadapi,” ujarnya.

Karena itu, ASPEBINDO menilai harus ada rekomendasi strategis. Pertama, insentif menjadi kunci, mencakup harga gas khusus untuk downstream, insentif fiskal seperti tax allowance dan pembebasan bea impor, subsidi konversi pengguna, serta skema viability gap fund.

Kedua, reformasi perizinan melalui izin bertingkat. ASPEBINDO mendorong penerapan multi-tier licensing agar lebih banyak pelaku usaha dapat masuk, dengan pembagian Tier 1 sebagai aggregator, Tier 2 sebagai distributor, dan Tier 3 sebagai operator lokal. Ketiga, fleksibilitas pasokan, termasuk impor LNG.

“Kita perlu membuka ruang bagi swasta. Kalau terlalu rigid, ekosistem tidak akan tumbuh,” imbuh Anggawira.

Sejalan dengan dinamika global dan kebutuhan domestik, ASPEBINDO menilai penting adanya fleksibilitas kebijakan.

“Ketika demand dalam negeri meningkat, negara harus fleksibel membuka opsi impor LNG agar harga tetap kompetitif dan pasokan terjaga,” tegasnya.

Gas sebagai Energi Transisi Nasional

ASPEBINDO menegaskan bahwa gas baik CNG maupun LNG memiliki peran strategis sebagai energi transisi karena lebih bersih dari BBM, lebih stabil dibanding energi terbarukan yang intermittent dan lebih siap secara infrastruktur

“Gas adalah jembatan menuju energi bersih. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal dalam masa transisi energi Indonesia,” tambahnya.

ASPEBINDO menilai bahwa arah kebijakan yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu diperkuat dengan langkah konkret di sisi hilir.

“Kalau kebijakan ini dikawal dengan insentif yang tepat, perizinan yang fleksibel, dan ekosistem yang terintegrasi, maka kita tidak hanya mengurangi impor LPG, tetapi juga membangun kedaulatan energi nasional berbasis gas,” tutup Anggawira.