Asosiasi Pengusaha Bauksit Usulkan Revisi Peraturan

TANJUNGPINANG, TAMBANG. SELAMA dua hari, Jumat dan Sabtu lalu, para pengusaha bauksit dan bijih besi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Bijih Besi dan Bauksit Indonesia (AP3BI) mengadakan pertemuan di CK Hotel. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membuat usulan revisi terhadap UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP Nomor 1/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

‘’Hasil pertemuan itu, rencananya dibawa ke Komisi VII DPR hari ini,’’ kata Ketua Asosiasi, Erry Sofyan kepada Majalah TAMBANG. Asosiasi juga ingin menyerahkan usulannya ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Menurut Erry, revisi yang ia usulkan dimaksudkan agar peraturan perundangan yg berlaku tafsirnya jelas, serta tidak bisa disalahgunakan. Selain itu, bahan galian pada areal penggunaan lain yang mengandung mineral dapat dimanfaatkan secara legal. Di Provinsi Kepulauan Riau, misalnya, terdapat hasil mineral tambang yang dihasilkan oleh kegiatan pengembangan kota dan industri.

Pertemuan di Tanjungpinang itu menghasilkan beberapa kesimpulan:

1. Istilah “pemurnian” dihapuskan dari semua pasal pada UU No. 4/2009, PP No. 23/2010, PP No. 1/2014, Permen 01/2014 Tentang Mineral dan Batu Bara, dan semua peraturan perubahannya, kecuali pada pasal-pasal peralihan atau ketentuan khusus tentang kontrak karya.
2. Kuota produksi dan ekspor dikendalikan dan ditetapkan oleh Menteri cq Dirjen Minerba setelah adanya rekomendasi dari Asosiasi Pertambangan Mineral dan Batu Bara.  Asosiasi yang dimaksud adalah asosiasi yang diakui dan mendapat penetapan dari Menteri cq Ditjen Minerba.  Anggotanya terdiri dari pengusaha di bidang pertambangan masing-masing mineral dan batu bara, dan jumlah anggota minimal sebanyak 50% + 1 dari jumlah pengusaha pertambangan yg melakukan kegiatan operasi produksi.
3. Harga patokan terendah untuk penjualan di dalam negeri dan penjualan ke luar negeri masing-masing jenis mineral dan batu bara ditetapkan oleh Menteri ESDM, dalam hal ini diwakili Dirjen Minerba bersama asosiasi masing-masing mineral dan batu bara.
4. Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan penjualan ke luar negeri maupun penjualan di dalam negeri dengan harga di bawah harga patokan terendah masing-masing jenis mineral dan batu bara dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Hasil penggalian lahan yang mengandung mineral pada areal izin penggunaan lainnya yang berada di luar Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya untuk Propinsi Kepulauan Riau (yakni mencakup Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Lingga, Pulau Singkep, dan pulau-pulau di sekitarnya), dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin pemanfaatan bahan galian khusus dari menteri, dirjen, gubernur, dan bupati, dengan rekomendasi dari asosiasi.

Foto: Ketua Asosiasi Pengusaha Bijih Besi dan Bauksit Indonesia, Erry Sofyan.