APNI Dorong Percepatan Industri Baterai Dalam Negeri

WIUP Perguruan tinggi
ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) terus mendorong percepatan industri baterai dalam negeri di tengah masifnya penggunaan kendaraan listrik sebagai akselerasi pencapaian Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Hal ini disampaikan Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey  dalam Fokus Group Discussion (FGD) bersama National Battery Research Institue (NBRI) dengan tema ‘Peran Nikel terhadap perkembangan industri baterai dalam negeri’ .

“Pembangunan industri hilirisasi nikel di Indonesia sudah sangat masif dengan berdirinya saat ini yang berproduksi sekitar 27 industri olahan nikel baik nikel pig iron, feronikel, maupun saat ini sudah berdiri industri pengolahan nikel untuk mengolah nikel sulfat,” ungkap Meidy melalui virtual, Selasa (5/4).

Meidy mengungkap, saat ini pelaku industri hulu nikel masih berkolaborasi dengan pemerintah terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk membahas tata kelola bijih nikel dalam negeri termasuk kebutuhan teknologi mutakhir sebagai penunjang produksi.

“Nah, kami harapkan ada satu teknologi, ada satu pengembangan terutama bagaimana kita bekerja sama dengan NBRI untuk melakukan research, melakukan kajian terkait bagaimana struktur mineral di indonesia sehingga betul-betul berdaya guna,” bebernya.

Sejak pabrik olahan nikel berdiri pada 2014-2015, pelaku usaha nikel menurutnya selalu membuat kajian, lalu menyampaikannya kepada pemerintah. Hal ini dilakukan karena mineral yang digunakan selalu kena penalti atau ditolak karena mineral yang dikirim tidak sesuai.

“Ada saja alasan sehingga struktur yang lain silika magnesium, fero, atau mineral pengikut lainnya tidak sesuai dengan teknologi yang sudah ada di indonesia. Ini membuat suatu kerugian bagi kami selaku pengusaha,” ungkapnya.

Sementara, ketua sekaligus founder NBRI, Rer Nat Evvy Kartini menyebut baterai dalam negeri perlu disertifikasi dan distandarisasi sesuai kebutuhan pabrik.

“Kami juga mempunyai roadmap di mana di awal kami memikirkan penting adanya suatu testing, standarisasi karena ini baterai-baterai di Indonsia belum terstandarisasi. Kemudian tehnik sertification ini penting juga karena ini dari hulu ke hilir ini penting,” jelasnya.

NBRI sendiri merupakan lembaga independen yang mempunyai tujuan untuk membantu kapasitas riset baterai dari hulu ke hilir.

Sebagaimana diketahui, untuk membuat baterai dibutuhkan tiga komponen utama yakni nikel, kobalt dan lithium. Di Indonesia, cadangan Nikel sangat melimpah sehingga potensi untuk memproduksi baterai  secara mandiri peluangnya sangat besar. Apalagi Pada tahun 2021, Indonesia mampu memproduksi nikel sebesar 1 juta metrik ton atau menyumbang 37 persen cadangan nikel dunia.

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin