Tambang Today

APBI Desak Kemendag Terbitkan Pembatalan Aturan Kapal Nasional

Muflihun Hidayat

20 Mar 2020 — 1 min read

Ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mendukung langkah Pemerintah yang membatalkan Peraturan Perdagangan (Permendag) No. 80 Tahun 2018. Tadinya, aturan tersebut mengatur soal kewajiban ekspor batu bara untuk memakai kapal nasional, dan efektif berlaku awal Mei mendatang. “APBI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akan membatalkan Permendag yang berpotensi menghambat ekspor batu bara serta merugikan perekonomian nasional,” ungkap Ketua Umum APBI, Pandu Sjahrir melalui keterangan resminya, Jumat (20/3). Namun demikian, APBI mendesak agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk secara resmi menerbitkan regulasi baru yang mengatur pembatalan tersebut. Tujuannya supaya eksportir mendapatkan kepastian. “Untuk lebih memberi kejelasan bagi para eksportir dan juga bagi importir maka kami meminta agar Kementerian Perdagangan segera menerbitkan Permendag yang membatalkan,” tutur Pandu. Sebelumnya, pengumuman pembatalan Permedag 80/2018 itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan melalui telekonferensi, Rabu (18/3) petang. “Presiden memutuskan Permendag itu dicabut. Sehingga demikian kapal dari luar (negeri) boleh melakukan ekspor. Keputusan itu diambil minggu lalu, sudah tidak ada masalah lagi,” ungkapnya. Kata Luhut, pembentukan aturan tersebut awalnya ditujukan untuk mendorong investasi perkapalan nasional. Tapi faktanya, investasi sama sekali tidak tumbuh. Hingga kini, perkapalan nasional dinilai belum sanggup melayani seluruh kebutuhan pelayaran ekspor batu bara. “Ini memang dulu dimaksud pada 2017 kita mendorong kapal dalam negeri supaya investasi, ternyata kan tidak,” bebernya. Jika aturan tersebut tetap diberlakukan, sambung Luhut, dikhawatirkan akan menggangu stabilitas perekonomian. Sebab, armada kapal nasional belum siap. Di tengah merebaknya wabah Corona yang membuat perekonomian terus merosot, maka Pemerintah mesti memastikan ekspor tetap berjalan lancar. “(Permendag 80/2018) mengganggu ekspor kita. Dalam kondisi seperti sekarang ini, (ekspor) tidak boleh terganggu,” ulasnya.

Artikel Terkait

PLN EPI Resmikan Rumah Pembibitan Mangrove Berbasis Electrifying Agriculture Di Cilacap

Jakarta,TAMBANG,-Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kali ini perusahaan meresmikan Rumah Pembibitan Mangrove berbasis Electrifying Agriculture di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Selasa (28/7). Program Tanggung Jawab Sosial dan

Kebutuhan Gas Meningkat, Samator Resmikan Filling Station Berbasis Teknologi di Batam

Jakarta,TAMBANG,-Gas telah menjadi salah satu sumber energi yang makin diminati dalam transisi energi. Ini membuat permintaanya semakin meningkat. Atas pertimbangan itulah, PT Samator Indo Gas Tbk (Samator) meresmikan ekspansi filling station (stasiun pengisian gas industri) berteknologi digital di pabrik PT Samator Gas Industri Batam. Langkah ini menjadi bagian

Di Paruh Pertama 2026, PT Timah,(Persero),Tbk Sukses Bukukan Pendapatan Sebesar Rp 10,42 Triliun

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang timah terbesar Indonesia, PT TIMAH (Persero) Tbk sukses mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun ini. Dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026, Perseroan sukses mencatat pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang signifikan. Kinerja positif ini didukung oleh beberapa hal termasuk kondisi

Jaga Devisa dan Likuiditas Industri, ASPEBINDO Dorong Implementasi DHE SDA yang Seimbang

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira mengatakan kebijakan DHE SDA memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.