Tambang Today

APBI Ikuti Keputusan Pemerintah

Ragil Wibowo

02 Agt 2018 — 2 min read

Hendra Sinadia Direktur Eksekutif IMA yang juga Sekretaris Jenderal AFMA.

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) akan mengikuti keputusan pemerintah, terkait penetapan harga batu bara untuk Domestic Market Obligation (DMO) yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana pembatalan harga batu bara DMO untuk pasar dalam negeri. “Kami sepenuhnya ikut keputusan pemerintah,” kata Hendra, kepada tambang.co.id, Rabu (1/8). Sebelumnya, Hendra mengatakan, APBI punya tawaran soal skema iuran DMO. Skema ini terlontar setelah muncul wacana pembatalan patokan Harga Batubara Acuan (HBA) khusus kelistrikan. “Kisaran iuran tidak jauh dari USD2-3 per ton,” ungkap Hendra Sinadia. Nominal tersebut muncul dengan menghitung beban kerugian Perusahaan Listrik Negara (PLN) akibat HBA yang meroket tak terkendali. Menurut Hendra, PLN mengaku rugi sekitar 16 Triliun atau sekitar USD1,2 miliar di tahun 2017. Bila mengacu pada total produksi batu bara nasional, yang mencapai sekitar 480 juta ton per tahun, maka untuk menambal beban USD1,2 miliar itu, dibutuhkan iuran sekitar USD2-3 per ton. “Hitungan sederhananya seperti itu. Tapi kami sepenuhnya ikut keputusan pemerintah,” kata Hendra. Ia juga memberi catatan terkait acuan besaran iuran yang harus disesuaikan. Perusahaan produsen batu bara kadar rendah tidak bisa disamakan tanggungannya dengan produsen kadar tinggi. Ini demi memenuhi prinsip keekonomian agar perusahaan tidak merugi. “Misalnya kadar rendah USD2 per ton, dan kadar tinggi USD3 per ton. Pokoknya tidak jauh antara USD2-3 (per ton),” bebernya. Asal tahu saja, pembatalan harga DMO ini sempat mencuat pada, Jumat (27/7) lalu, setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bilang, pemerintah akan membatalkan kewajiban DMO beserta batas atas harga USD70 per ton untuk kelistrikan. Tapi pernyataan ini jadi simpang siur, hingga kadi jelas setelah Presiden Joko widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan resminya, bahwa rencana pembatalan DMO masih tahap evaluasi. Jokowi menyampaikan pidatonya di Istana Bogor sesuai menggelar rapat terbatas yang dihadiri pejabat terkait, Selasa (31/8). Mereka yang hadir di antaranya, Menteri Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Selain Menteri hadir juga beberapa kepala lembaga negara. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Hadir juga Direktur PLN Sofyan Basir dan Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Artikel Terkait

Sukses Dalam Pengeboran di Sumur Semberah-206, Elnusa Perkuat Rekam Jejak Operational Excellence di Bisnis Hulu

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan jasa energi terintegrasi, PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), kembali menunjukkan kapabilitas operational excellence pada layanan hulu migas. Kali ini perusahaan yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina sukses melaksanakan pengeboran Sumur Semberah-206 (SEM-20-US) milik PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) Zona 9 di Kutai Kartanegara,

Sektor Migas Indonesia dan Ujian Kejujuran Transisi Energi: Membaca IFRS S2 dan PSPK 2 lewat Lensa Just Transition

Dua ladang gas raksasa ditemukan di Kalimantan Timur dan lepas pantai Sumatera Utara awal 2024, publik menyambutnya sebagai kabar baik bagi ketahanan energi. Namun di balik euforia itu tersembunyi sebuah kejanggalan yang jarang didiskusikan

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI kini memiliki jajaran Komisaris dan Direksi lengkap untuk mendukung pelaksanaan mandatnya dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof. Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris. Jajaran tersebut memiliki

DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mengumumkan kesiapan operasional dalam menjalankan mandat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari USD14 miliar. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)